JAKARTA, Kotawaringin News – PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sudah lama berkiprah, dan mengabdi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Perusahaan tambang anak usaha PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN) Tbk., itu sudah berproduksi secara komersial sejak 2009. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kabupaten Murung Raya, ujung utara Kalteng tersebut, mempekerjakan ribuan tenaga kerja.
“Kami bukan orang baru di Kalteng. Kami sudah lama berkontribusi untuk daerah. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, kami telah memberikan manfaat langsung, maupun tak langsung bagi warga sekitar, secara luas terhadap Kalteng,” kata Direktur PT AKT, Syahrunsyah Syahbuddin, Selasa (20/3/2018).
Syahrunsyah menanggapi pemberitaan yang menyinggung kontribusi keberadaan AKT terhadap pembangunan ekonomi dan wilayah sekitar. Mewakili jajaran manajemen, ia memberikan klarifikasi, meluruskan pemberitaan, yang dinilainya telah menyudutkan perseroan. Ia memastikan, keberadaan AKT tidak saja memberikan manfaat kepada penduduk sekitar, tetapi juga terhadap pembangunan dan pengembangan daerah.
Awalnya tak mau memberikan keterangan, karena takut dianggap riya, Syahrunsyah akhirnya mengungkapkan, manfaat langsung yang didedikasikan PT AKT, antara lain membuka akses ke desa-desa sekitar lokasi tambang. Masyarakat memperoleh kemudahan akses menuju wilayah sekitar tambang.
Masih dalam tahapan konstruksi dan produksi tahun 2008 dan 2009, AKT sudah memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dari pelabuhan, menuju ke areal konsesi sepanjang 30 km. Perseroan juga membangun jalan dari Km 30 ke Km 35, base camp AKT. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tersebut secara langsung juga dinikmati warga yang bermukim pada 11 desa di sekitar tambang.
65% Lokal
Lainnya, AKT merekrut penduduk sekitar tambang sebagai karyawan. Memasuki awal 2013, karyawan AKT hampir 4.000 orang, 65% di antaranya penduduk lokal.
Sebelumnya, Kenneth Raymond Allan, Direktur PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN) Tbk., induk perusahaan AKT, Sabtu (17/3/2018), mengungkapkan, khusus untuk penduduk sekitar, AKT menurunkan standard penerimaan karyawan dari seharusnya SMA atau setara, jadi lulus SD dan SMP.
Untuk menyetarakan dan meningkatkan kemampuan karyawan, khususnya yang belum memenuhi kualifikasi dasar, menurut Kenneth, AKT menyelenggarakan serangkaian pelatihan dan pendidikan berkesinambungan, baik yang langsung terkait dengan pekerjaan tambang (pelatihan operator alat berat, Pra POP, dsb), maupun peningkatan keahlian yang sifatnya mendukung pekerjaan (kejar Paket A, B, C, pelatihan komputer, bahasa Inggris, dsb).
“AKT membangun fasilitas training center dalam lokasi tambang.
AKT juga mengupayakan perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan serta memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi putra-putri masyarakat desa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Kenneth Raymond Allan.
Yang juga tak bisa dinafikan, Syahrunsyah Syahbuddin menjelaskan, AKT membuka seluas-luasnya kesempatan bagi penduduk lokal jadi pemasok jasa maupun barang kebutuhan tambang. Sejak 2009, kata dia, terdapat puluhan supplier lokal di sana. Mereka, pemasok pasir dan batu, bahan pangan dan kebutuhan ribuan karyawan, pemasok alat-tulis kantor (ATK). Lainnya, jasa pengangkutan batu bara, pengangkutan sampah, katering, angkutan sungai (kelotok, LCT, speedboat dan assist tug), transportasi darat, tenaga kerja pelabuhan, dan sebagainya.
AKT juga menyediakan transportasi bagi warga, berupa bus antardesa setiap hari. Awalnya, untuk membantu warga desa yang ketika itu belum memiliki alat transportasi. Frekuensi pelayanan angkutan antardesa menjadi lebih sering pada hari-hari pasar tertentu. Saat ini, seiring berkembangnya perekonomian masyarakat sekitar tambang, hampir semua warga telah memiliki kendaraan pribadi, tetapi perusahaan tetap mengoperasikan bus meskipun dengan frekuensi dan jumlah lebih sedikit.
Tidak Langsung
Untuk manfaat tidak langsung, Direktur PT AKT, Syahrunsyah Syahbuddin menjelaskan, ada iuran dan retribusi daerah, Di antaranya, pajak galian C, KIR kendaraan dan peralatan pertambangan, pembuatan STLD. Lainnya, Dead Rent, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Dana Reboisasi & PSDH, royalty dan DHPB. Total iuran dan retribusi daerah sepenuhnya masuk sebagai pendapatan daerah.
Adapun atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); termasuk di dalamnya dead rent dan royalti, mengacu kepada UU RI No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pasal 14, bahwa Pemerintah Daerah berhak atas 80% sementara Pemerintah Pusat menerima 20 % dari penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan umum.
Menurut Syahrunsyah Syahbuddin, iuran/retribusi maupun PNBP yang telah dibayar AKT sampai Desember 2017 berjumlah US$206 juta. Itu tidak termasuk pajak. Semua pajak (PBB, PPN, dan PPh, termasuk pajak bahan bakar minyak (BBM), yang nilainya sekarang 7,5 persen dari nilai total pembelian. Rata-tata penggunaan BBM per hari 200.000 liter. “Sebagai warga negara yang baik, kami wajib pajak yang patuh, semua itu kami bayar. Jadi, kami ini sudah lama berkiprah, dan mengabdi di Kalteng.” ***
