Pangkalan Bun, KNews – Sulitnya masyarakat miskin untuk mendapatkan LPG 3 kilogram membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), siap bertindak tegas. Pemkab Kobar mengeluarkan aturan pelarangan kepada setiap pangkalan untuk tidak menjual LPG 3 kilogram kepada pengecer. Selain itu, Pemkab Kobar membentuk tim pemantau pengendali harga LPG.
Keputusan tersebut diambil setelah Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah melakukan rapat koordinasi dengan tim terpadu penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram di ruang rapat Bupati Kobar, Kamis (7/9/2017) siang.
“Yang pertama kami membentuk tim pemantau pengendali harga LPG bersubsidi 3 kilogram, yang kedua bagi pangkalan yang menjual LPG bersubsidi 3 Kg lebih dari harga eceran tertinggi maka akan kita kenakan sanksi berupa pengurangan jumlah LPG yang didapat dari agen bahkan tidak menutup kemungkinan kita cabut izin pangkalannya” ucap Ahmadi seusai menggelar rapat koordinasi di ruang rapat Bupati Kobar, Kamis (7/9/2017).
Ahmadi menambahkan, pangkalan juga dilarang menjual LPG bersubsidi kepada pegawai negeri sipil (PNS). “Nantinya kita juga akan surati pihak TNI dan Polisi untuk menghimbau kepada semua anggotanya untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi 3 kilogram. Nanti pada saatnya tim pemantau pengendali yang telah kami bentuk akan turun langsung ke lapangan, apabila kami temukan LPG bersubsidi 3 Kg dijual di warung-warung/pengecer (diluar pangkalan) maka akan kami lakukan tindakan karena itu melanggar hukum,” cetus Ahmadi.
Dia melanjutkan, apabila ternyata ditemukan ada permainan antara pangkalan dan pengecer, izin pangkalan akan dievaluasi. “Dan satu yang perlu diketahui masyarakat yang berhak menjual LPG bersubsidi hanyalah pangkalan yang resmi memiliki izin.”
Sebelumnya, Pemkab Kobar telah menentukan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp18 ribu untuk 5 kecamatan di Luar Kecamatan Kotawaringin Lama(Kolam), Sebab di Kecamatan Kolam HET-nya sebesar Rp20 ribu. (Hendri/BH)
