Ketua DPRD Kobar, Mulyadin. (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, akhirnya angkat bicara terkait spanduk viral di media sosial berisi Kritik yang terpasang di di pagar kantor DPRD Kobar. Menurutnya kritik tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang harus diterima DPRD sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Mulyadin menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat secara terbuka dan DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dikeluhkan warga, terutama pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang belakangan menjadi sorotan publik.
Kami berterima kasih atas kritik yang disampaikan masyarakat. Ini menjadi masukan sekaligus evaluasi bagi DPRD Kobar agar terus meningkatkan kinerja dalam mengawal kepentingan masyarakat, ujar Mulyadin, Jumat (31/7/2026).
Menurut Mukyadin, persoalan listrik telah menjadi perhatian DPRD sejak awal. Bahkan komisi C DPRD Kobar telah menggelar rapat kerja bersama PLN UP3 Pangkalan Bun pada 7 Juli 2026 untuk meminta penjelasan terkait ganguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di wilayah Kotawaringin Barat.
Dalam rapat tersebut, pihak PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, gangguan pasokan listrik bukan berasal dari sistem di Kotawaringin Barat, melainkan akibat difisit daya pada sistem pembangkit yang melayani wilayah Kalimantan.
Ia mengungkapkan, pada Senin (27/7/2026), jajaran PLN menemui kami dan menjelaskan bahwa defisit daya kembali terjadi sehingga pemadaman bergilir masih harus berlakukan. PLN juga menyampaikan dan mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan listrik pada jam beban puncak hingga kondisi sistem kembali normal.
Selain itu, DPRD juga mengikuti perkembangan informasi terkait dugaan penyebab krisis listrik, termasuk isu mengenai pengadaan batu bara untuk pembangkit PLN. Namun Mulyadin menegaskan persoalan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dan proses dari pihak yang berwenang.
Tak hanya persoalan listrik, DPRD juga memberi perhatian serius terhadap antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Berdasarkan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan Pertamina dan BPH Migas, Kouta BBM untuk Kobar dipastikan tidak mengalami pengurangan. Meski demikian, penyebab antrean masih dialami, termasuk kemungkinan adanya aktivitas pelangsiran.
Karena itu, Mulyadin meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran. Aparat kepolisian juga diharapkan trus melakukan pengawasan termasuk menindak tegas apabila ditemukan dugaan kerja sama antara oknum operator SPBU dengan pelangsir yang menyebabkan pengisian BBM dilakukan berulang kali.
Mulyadin menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan listrik dan distribusi BBM melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, PLN, Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum. Menurutnya tersedianya pasokan listrik yang stabil dan distribusi BBM yang lancar harus menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. (Yus/K2)
