Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, Arif Asrofi. (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat sorotan dari DPRD. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelaku UMKM.
Ketua Komisi C DPRD Kotawaringin Barat, Arif Asrofi, mengatakan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada PT PLN (Persero) agar persoalan kelistrikan diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang saat ini fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
Menurut Arif, pemerintah daerah sedang menggenjot kunjungan masyarakat ke rumah makan, pusat kuliner, dan berbagai sektor usaha lainnya. Namun, pemadaman bergilir justru berpotensi menghambat aktivitas tersebut sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan daerah.
“Kalau pemadaman seperti ini terus terjadi, secara tidak langsung akan menghambat upaya pemerintah daerah meningkatkan PAD. Ini yang kami sampaikan kepada PLN agar menjadi perhatian serius,” ujar Arif, Rabu (8/7/2026).
Selain itu, DPRD juga mempertanyakan kemungkinan adanya kompensasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir. Meski demikian, Arif mengakui pihaknya belum dapat memastikan mekanisme kompensasi tersebut karena merupakan kewenangan PLN sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap PLN dapat mempercepat pemulihan sistem kelistrikan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal. Menurutnya, listrik yang andal menjadi salah satu penunjang utama bagi keberlangsungan usaha dan pencapaian target pembangunan daerah.
Sementara itu, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, Agung Darmawan, menjelaskan pengaturan beban masih dilakukan karena pasokan listrik dari sisi pembangkit belum sepenuhnya pulih. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
Agung mengatakan kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Durasi pemadaman maupun jumlah pelanggan yang terdampak terus mengalami penurunan, meski proses pemulihan secara menyeluruh diperkirakan baru selesai paling lambat pada akhir September 2026.
Ia menambahkan, wilayah yang mengalami pemadaman ditentukan oleh pusat pengatur beban sistem interkoneksi Kalimantan di Banjarbaru. Sementara itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap standar mutu pelayanan, kompensasi kepada pelanggan akan diberikan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku. (Yus/K2)
