Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Dewasa ini, pembangunan perumahan atau permukiman di perkotaan Pangkalan Bun tumbuh semakin pesat sehingga lahan yang tertutup oleh perkerasan terus meningkat, dan kawasan peresapan air hujan pun semakin berkurang, Kamis (21/1/2021).
Banyak kawasan di dataran rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai.
Hal ini sering terlihat dari air yang meluap dari saluran drainase, baik di perkotaan maupun di pemukiman pedesaan sehingga menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Hal itu terjadi karena selama ini drainase difungsikan untuk mengalirkan air hujan yang berupa limpasan (run-off) secepat-cepatnya ke penerima air/badan air terdekat, kata Kepala Dinas PUPR Kobar Juni Gultom.
Lanjut Juni Gultom, untuk mengatasi permasalahan diatas tersebut diperlukan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah.
Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi sarana drainase dapat lebih efektif dan efisien, terang Juni Gultom.
Pengembangan prasarana dan sarana drainase berwawasan lingkungan ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan terlebih dahulu ke dalam tanah sebelum dialirkan ke aliran sungai sesuai dengan kaidah konservasi dan keseimbangan lingkungan.
“Konsep inilah yang ingin mengubah paradigma lama dalam pembangunan drainase khususnya di perkotaan Pangkalan Bun”, ucap Juni Gultom.
Selama ini paradigma lama dalam pengelolaan drainase adalah mengalirkan secepat mungkin air ke saluran drainase terdekat atau badan air. Namun dengan adanya berbagai permasalahan terkait banjir, muncul paradigma baru yaitu menahan dan meresapkan air sebanyak mungkin ke tanah melalui sumur resapan, kolam retensi, ataupun yang lainnya.
Salah satu konsep yang sesuai dengan paradigma baru tersebut adalah konsep Ekodrainase, yaitu suatu konsep pengelolaan saluran drainase secara terpadu dan berwawasan lingkungan, kata Juni Gultom.
Prinsip konsep Ekodrainase ini yaitu air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain. Hal ini dilakukan mengingat semakin minimnya persediaan air tanah dan tingginya tingkat pengambilan air.
Tambah Juni Gultom, Pemkab Kobar melalui dinas PUPR di tahun 2021 ini melakukan kebijakan 1001 embung sebagai tampungan air dan resapan air sebelum dialirkan ke badan badan air, saluran drainase atau sungai. Kerjasama multi pihak swasta dan masyarakat ikut terlibat dalam gerakan membangun 1001 embung dengan peran serta multi pihak, pungkasnya. (yusbob)
