Jakarta, Kotawaringin News – Melibatkan pihak swasta dalam pembiayaan pemindahan ibu kota Negara jelas pilihan cerdas. Karena itu berarti, tidak terlalu membebani keuangan negara, dengan membagi beban kepada kalangan pengusaha, atau korporasi. Banyak item proyek yang pembiayaannya bisa dikerjasamakan dengan swasta, untuk mewujudkan proyek besar pemindahan ibu kota Negara, seperti dalam kajian pemerintah dalam hal ini Bappenas.
“Kita tahu anggaran pemerintah-negara terbatas, apalagi pemerintah sedang fokus pada pengembangan infrastruktur di seluruh Tanah Air, sehingga pasti akan kesulitan membiayai realisasi pemindahan ibu kota. Karena itu, saya mendukung pelibatan pihak swasta dalam kerja besar tersebut,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (6/1/2018).
Hamdhani secara khusus menanggapi pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, tentang biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, yang diperkirakan lebih dari Rp1 triliun. Kepada pers, di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018), Bambang mengungkapkan, pihaknya telah selesai mengkaji anggaran pemindahan ibu kota itu.
Menurut Bambang, untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN. Bambang menyebutkan, pihaknya sudah berdiskusi tentang penyiapan kajian pemindahan ibu kota itu, berinteraksi dengan pengusaha, untuk melihat minat mereka jika dilibatkan dalam kerja sama dengan pemerintah.
Bagusnya, Rabu (3/1/2018), Bappenas telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Kajian tahap awal tersebut masih berfokus pada pemilihan lokasi ibu kota yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Menurut Bambang, dalam kajian itu antara lain dijabarkan tentang ketiga kandidat lokasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kajian itu mengulas indikator lokasi ideal, antara lain mengenai luas lahan yang tersedia, dan sudah dibebaskan, dalam artian tidak perlu anggaran ganti rugi lagi. Lalu, dimensi kebencanaan seberapa tinggi risikonya. Berikutnya, ketersediaan infrastruktur. Poin ini penting, sehingga meskipun membangun kota baru, tetapi lebih efisien jika jaraknya tak terlalu jauh dari infrastruktur dasar, dan pendukung kota.
Political will
Sebelumnya, Hamdhani menjelaskan, political will diperlukan untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Pasalnya, selama ini, melihat perkembangan yang ada, satu-satunya yang sangat menghambat pemindahan ibu kota, terkait pembiayaan. Mengutip data yang ada, tahun 2015 ketika Bappenas dipimpin Adrinof Chaniago, sempat diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp100 triliun. Biaya sebesar itu, dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka waktu 10 tahun.
“Jadi, besar sekali yang harus dikeluarkan negara. Bagusnya, Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini, bisa sharing pembiayaan, sehingga tak terlalu membebani negara nantinya,” ujar Hamdhani, anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah.
Mengutip Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Hamdhani sepakat skema Private Public Partnership (PPP) dalam pelibatan swasta untuk pemindahan ibu kota itu, punya banyak keuntungan. Pertama, anggaran pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota baru bisa dibagi dengan swasta.
Kedua, swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibu kota yang baru menjadi kota modern berstandar internasional.
Dengan selesainya kajian awal Bappenas atas rencana pemindahan ibu kota negara, yang sudah diserahkan ke Presiden Jokowi itu, Hamdhani berharap segera ada kelanjutannya. Setelah menyerahkan kajian awal itu, Bappenas dalam posisi menunggu arahan Presiden, yang akan memutuskan kelanjutan rencana pemindahan ibu kota negara itu.
Sembari menunggu itu, Bappenas melakukan kajian lebih detil, dan dalam. Termasuk bagaimana kondisi tanah, juga akses untuk pembangunannya dan lain sebagainya. Karena kompleksnya masalah yang ditangani, untuk itu, butuh komitmen pemerintah, termasuk dukungan politik, agar rencana pemindahan ibu kota terealisasi lebih cepat.
Yang jelas, Hamdhani sepakat pemindahan ibu kota sangat penting, mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru, yang selama ini terpusat di Jakarta, dan Pulau Jawa pada umumnya. Salah satu daerah yang cocok untuk ibu kota baru itu adalah Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi, sejak era Presiden Soekarno, Palangka Raya menjadi kandidat ibu kota Negara, dengan segala kelebihan, dan kekurangannya.
“Mudah-mudahan hal itu juga sejalan dengan pilihan Presiden Jokowi, dengan menjadikan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota negara,” kata Hamdhani, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. (Rilis/KNews-1)
