Dewantara
Palangkaraya, Kotawaringin News – Legislator Fraksi Partai NasDem Hamdhani berharap kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) di Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palangka Raya, memberi angin segar bagi pemanfaatan hutan di Bumi Tambun Bungai ini.
“Sejauh ini skema implementasi Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan pola Kemitraan telah berjalan di beberapa wilayah. Kita berharap di Kalimantan Tengah juga bisa seperti itu,” ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem ini, di Palangka Raya, Sabtu (2/12/2017).
Menurut dia, penerapan skema perhutanan sosial di Kalteng masih sangat memungkinkan. Mengingat, lahan yang tersedia masih cukup luas. “Terutama untuk skema hutan desa. Kami di Senayan mendorong agar desa juga mengalokasikan sebagian dana yang diterima untuk mengurusnya (pembentukan hutan desa),” imbuh Hamdhani.
Di lain sisi, Siti Nurbaya menyebut Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.
Beberapa yang sudah berhasil antara lain di Hutan Nagari di Sumatera Barat, HKm Kali Biru di Yogyakarta, dan HKm Tanggamus di Lampung.
KLHK, kata Siti, menargetkan fasilitasi lebih lanjut untuk implementasi di Jawa Tengah seluas 60-80 ribu hektare, di Jawa Barat sekitar 120 ribu hektare, dan di Jawa Timur sekitar 180 ribu hektare. ”KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pendamping, serta Pokja, untuk percepatan Perhutanan Sosial,” kata Menteri Siti dalam acara dialog bersama ribuan masyarakat di Rest Area Bale Gandrung, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu, 23 September 2017 sebagaimana dikutip Tempo.co. (KNews-1)
