Menu

Bupati Kapuas Diduga Mobilisasi ASN Dukung Istrinya

Tim

Kotawaringin News, Kuala Kapuas – Bupati Kabupaten Kapuas, Ben Brahim S Bahat, diduga memberikan tekanan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan kabupaten bermoto Tingang Menteng Panunjung Tarung tersebut, untuk memberikan hak pilih mereka dalam Pileg 17 April 2019, kepada istrinya.

Seperti diketahui, istri dari orang nomor satu di Kabupaten Kapuas tersebut yang bernama Ary Egahni, maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat mengorganisir suara ASN di lingkungan Pemkab Kapuas secara masif dan terstruktur. Sebagian besar ASN sering dikumpulkan oleh Ben Brahim. Parahnya, pengorganisiran tersebut dibungkus dengan kegiatan pemerintahan.

Menurut salah seorang ASN di Pemkab Kapuas, aturan netralitas ASN dalam politik praktis telah dilanggar. Banyak ASN yang terpaksa mengikuti setiap acara berbau politik praktis. Pasalnya, mereka beranggapan, jika tidak mengikuti pengarahan suara oleh sang Bupati, bakal dipindahtugaskan. “Setidaknya ada sembilan kepala dinas yang juga menjadi tim sukses dalam tanda kutip untuk pemenangan Bu Ben (Ary Agahni). Setiap kegiatan pemkab sebagian besar selalu disisipi mengkampanyekan Bu Ben,” ujar dia yang meminta identitasnya tidak di publish, di Kuala Kapuas, Senin (8/4/2019).

Bahkan, lanjut dia, banyak tenaga kontrak yang hanya dikontrak dengan rentan waktu 2 bulan hingga 1 tahun. Kontrak tersebut bakal diperpanjang oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat jika sang istri duduk menjadi anggota DPR RI. Selain itu, SK tenaga kontrak diserahkan langsung oleh sang bupati. “Bayangkan ada 3.500 guru kontrak. Kalau secara keseluruhan ada sekitar 8 ribu pegawai kontrak. Beberapa waktu lalu ada pembagian pembagian SK kontrak. Di Futsal 88. Tanda tangannya langsung oleh Bupati Kapuas. Coba bayangkan, padahal bisa oleh kepala dinas.”

Dia meminta, lembaga penyelenggara pemilihan umum 17 April 2019 tidak tebang pilih dalam menegakan aturan. Dugaan kecurangan ini pun seyogyanya menjadi bahan awal untuk KPU dan Bawaslu Kapuas mendalaminya. Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber Jurdir) diharapkan tetap dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam mengarahkan pilihannya terhadap ASN, Kades, RT dan masyarakat secara umum.

Money Politik?

Dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat untuk mengantarkan sang istri ke Senayan Jakarta pun mulai ketara. Selain mengorganisir ASN secara masif dan terstruktur, orang nomor satu si Kapuas itu pun menekan para kepala desa, lurah dan RT. Bahkan, per rukun tetangga (RT) dipatok mobilisasi 50 relawan plus pengikutnya untuk menyatakan dukungan kepada Ary Egahni.

Menurut seorang pegawai di salah satu kelurahan di Kapuas, kecurangan dalam pemilu 17 April 2019 ini sudah terang-terangan. Bahkan, ia menduga ada politik uang yang dialirkan ke masyarakat dari agar mendukung Ary Egahni. Alurnya, kata dia, uang dialirkan melalui camat. Tidak lama, uang tersebut diberikan kepada kepala desa/lurah. Dari tangan kades/lurah, uang tersebut bakal diberikan kepada tiap-tiap ketua RT. “Data orangnya saat ini sudah ada di tiap kelurahan atau desa. Jadi per orang bakal diberi 50 ribu rupiah. Uang di Camat tidak lama. Uang ke lurah/kades 50 ribu per satu kepala. Kabarnya bakal disebar mulai dari lima hari sebelum pencoblosan,” ujar dia yang enggan namanya di publish, di Kuala Kapuas, Senin (8/4/2019).

Disamping itu, dia mengatakan, sering dilakukan rapat-rapat rahasia antara pejabat di Pemkab Kapuas dengan para RT hingga sejumlah penyelenggara pemilu. “Katanya rapat koordinasi pemilu. Contohnya ada di salah satu kelurahan. Tapi karena ketua dari para RT di sana gak mau mendukung, lalu dialihkan ke Kantor Manggala Agni. Itu dilakukan malam hari. Bahkan ada yang dikumpulkan di Rumah Jabatan Bupati.”

Tunggu Laporan

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyudi mengaku, Bawaslu siap menindaklanjuti kabar adanya kecurangan tersebut. Namun, Bawaslu meminta masyarakat agar melaporkan secara resmi jika menemukan indikasi kecurangan dalam pemilu ini.

“Selama ini belum ada yang melaporkan ke Bawaslu, hanya saya menerima informasi, dari masyarakat, setelah kami mengecek, masyarakat enggak ada yang mengaku,” di Kapuas, Selasa (9/4/2019).

Dia melanjutkan, dugaan tekanan yang dilakukan Bupati Kapuas Ben Brahim kepada Tenaga Kontrak untuk memberikan hak suara mereka pada istrinya, Bawaslu pun siap menindaklanjutinya. “Kalau ada tekanan dari Bupati (Ben Brahim) masalah urusan surat kontrak kerja honor itu juga enggak ada arahan untuk mencoblos istri Bupati. Kalau misalkan ada laporan dan ada buktinya kami siap menindak,” tegasnya.

Baca Juga Berita Lainnya

No comments

Tinggalkan Balasan

Ikuti Kami Di Facebook