Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhtarudin, melihat fakta yang ada hingga sembilan bulan pandemi Covid-19 berlangsung, pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat perlu melakukan evaluasi total, menyeluruh, dan sistemik, Jumat (4/12/2020).
Jumlah kasus COVID-19 di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, terus meningkat. Hingga Kamis (3/12), total ada 1161 kasus sejak penemuan awal lalu, setiap harinya penambahan kasus cukup signifikan hingga ratusan kasus, bahkan di Indonesia mencatatkan rekor harian sebanyak delapan ribuan kasus secara nasional.
“Ini mutlak harus dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19, yang hingga hari ini belum menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan,” kata Mukhtarudin via Seluler.
“Trennya justru makin meningkat. Perlu ada Evaluasi dan jika dipandang perlu agar diterapkan lagi PSBB, disamping itu masyarakan jangan abai dan menganggap remeh terhadap pandemi ini, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, ujarnya, dengan melakukan 3 M : Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Perlu diingat bahwa ekonomi bisa bangkit kembali jika pandemi covid 19 ini bisa kita tekan.
Dikatakan Mukhtarudin, sudah sembilan bulan pemerintah bekerja dan membentuk Satgas COVID-19 serta tim khusus untuk mengatasi pandemi. Namun, harus diakui bahwa belum ada perubahan mendasar dalam penurunan grafik pasien positif.
Mukhtarudin melihat dari berbagai aspek yang menyebabkan penanganan Covid-19 belum beranjak lebih baik. “Secara statistik, dari waktu ke waktu kita selalu mencapai rekor baru, baik dari pasien positif baru, pasien positif yang meninggal, hingga kasus tertinggi di Asia Tenggara,” katanya.
Dari sisi ekonomi, kata Mukhtarudin, Secara nasional kita sudah mengalami resesi.
Politikus Golkar ini mengatakan, dana ratusan triliun yang dialokasikan pemerintah sepertinya belum mampu memberikan dampak signifikan untuk membendung persebaran COVID-19.
Mukhtarudin meminta agar evaluasi penanganan pandemi menitikberatkan pada aspek perapian database pasien COVID-19 antara data pemerintah pusat dan pemda setempat yang sering tidak sinkron, diagnosa ketat pasien meninggal terkategori COVID-19, serta evaluasi peruntukan alokasi budget.
“Evaluasinya jangan setengah-setengah. Harus total, komprehensif, holistik, meliputi semua aspek, dan melibatkan semua stakeholder. Rantai komando yang tidak jalan harus tegas dipangkas, disiplin penerapan protokol kesehatan mutlak perlu diterapkan, ucapnya.
“Di negara-negara lain, tren grafiknya juga mengalami peningkatan. Suka tidak suka, harus ada evaluasi serius terkait hal ini. Harus ditelaah kembali sisi mana yang menjadi kelemahan kita dalam konteks penanganan. Jangan sampai kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan penanganan yang sangat mungkin terjadi,” tandasnya. (yusbob)
