Salah satu lokasi parkir kendaraan yang tarifnya tidak sesuai peraturan. (Fotop: Achmad)
Sampit, KNews – Maraknya sejumlah oknum juru parkir (jukir) menaikan harga sesuka hatinya tidak membuat pemerintah tergubris untuk bergerak dan bungkam tak memberikan alasan. Tarif parkir kendaraan yang semula dibatas kewajaran, dinaikan hingga dua kali lipat dan ada juga jukir yang menaikan harga diluar batas kewajaran.
Mirisnya, pemerintah melalui instansi terkait terlihat enggan menangani masalah tersebut.
Saat dikonfirmasi Kotawaringin News, Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Fadlian Noor hanya bungkam dan meminta kepada awak media untuk tidak mewawancarainya mengenai hal tersebut. Padahal para jukir yang tidak bertanggung jawab sering kali meresahkan warga.
Berdasarkan peraturan yang ada, kendaraan roda dua dikenakan biaya parkir Rp 1.000 dan Rp 3.000 untuk roda empat. Namun pada kesehariannya peraturan tersebut hanyalah sebuah angin lalu. Tidak sampai disitu saja, disetiap ada kegiatan atau lpun even tertentu, di sekitar kawasan penyelenggaraan itu tarif parkirnya akan melesat tinggi.
Contohnya, pada acara konser band Armada yang diselenggarakan di stadion 29 November Sampit, Minggu (24/9/2017) malam, oknum jukir menaikan tarif kendaraan roda dua sebanyak empat kali lipat bahkan hingga 5 kali lipat, yakni kisaran angka Rp 4.000 hingga Rp 5.000. Sedangkan untuk mobil dikenakan tarif dimulai kali lipat hingga lima kali lipat, yakni kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu.
Ditambah oknum jukir dalam keadaan mabuk saat bekerja, tak ayal membuat para pengunjung kesal. Perbandingan tarif dengan keamanan pun cukup terbilang berbeda, harga mahal tidak sesuai dengan penjagaan. Selain itu, karcis parkir resmi pun tidak diberikan, oknum jukir hanya menggunakan potongan kayu kecil bertuliskan angka warna hitam yang apabila dihilangkan maka pemarkir akan dikenakan denda ganti rugi yang tidak kalah fantastis, dimulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 20 ribu.
Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, namun sudah seperti makanan sehari-hari, namun keluhan masyarakat dan peraturan hanyalah seperti angin lalu. (Achmad Syihabuddin/KNews-3)
