oleh

FPI Sebut Proses Hukum Kerumunan Acara Rizieq Terkesan Tebang Pilih

Kotawaringin News, Nasional – Front Pembela Islam (FPI) menilai proses hukum terhadap kerumunan dalam kegiatan pimpinannya, Rizieq Shihab, sejak Selasa (10/11) adalah tindakan zalim karena tebang pilih.
Menurut dia, terdapat perlakuan yang tebang pilih terhadap Rizieq dan FPI sejak dirinya pulang ke Indonesia. Padahal, kata dia, seharusnya setiap orang mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

“Apakah hukum hanya tegak dan berlaku untuk Habib Rizieq Shihab dan FPI serta yang pro terhadap mereka saja? Ini Zalim, berlebihan dan ketidakadilan nyata,” kata Kuasa hukum FPI, Azis Yanuar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Azis beranggapan, penerapan Pasal 93 Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 dalam perkara tersebut juga sangat prematur jika dilihat dari kacamata hukum.

Salah satunya, kata dia, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perlu ada kedaruratan kesehatan masyarakat dalam suatu peristiwa yang dianggap merupakan pidana.

“Ada frasa menyebabkan KKM/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. KKM Dalam hal ini merujuk pada lampiran Kepmenkes 413/2020 jo Keppres 11/2020 dimana Covid-19 masuk KKM,” kata Azis.

“Nah, apa dasar hukum menetapkan kejadian malam ahad kemarin masuk KKM, bukti hukumnya mana,” tambah dia lagi.

Seharusnya, kata Azis, aparat kepolisian dalam menelaah lebih lanjut terkait dengan akibat yang timbul dari peristiwa tersebut sebelum melakukan pemanggilan atau klarifikasi.

Hal itu, dinilainya berimplikasi pada bukti terjadinya situasi kedaruratan yang tidak ada secara hukum. Kalaupun ada, kata dia, beberapa peristiwa serupa yang terjadi di masa lalu selama pandemi tidak pernah diperkarakan polisi.

Misalnya, kata dia, Rapat koordinasi tingkat Menteri di Bali Juni lalu. Kala itu, Azis menilai bahwa para menteri berkumpul tanpa memakai masker dan tidak ada jarak.

Kemudian, kegiatan Elite Race Marathon di Magelang, pendaftaran Gibran sebagai Bakal Calon Wali kota Solo pada September lalu yang tidak diberikan sanksi denda ataupun pencopotan aparat keamanan.

“Gibran daftar balon Walkot (bakal calon wali kota) Solo September kemarin kumpulkan banyak massa tidak ada sanksi dan denda serta tidak ada pencopotan aparat keamanan di Solo,” cetusnya.

“Kenapa semua di atas contoh sedikit tidak dipermasalahkan, tidak heboh sampai aparat keamanan dicopot. Tidak ada proses penerapan pasal 93 jo pasal 9 UU 6/2018 dan pasal 216 KUHP tuh. Dan Penyelidikan akan hal tersebut tidak ada,” jelas Azis.

Dia pun mengatakan bahwa FPI saat ini masih menunggu arahan dari Rizieq Shihab untuk menyikapi apabila aparat kepolisian memanggil penyelenggara kegiatan tersebut. Termasuk, kata dia, apabila Polri memanggil Rizieq untuk diklarifikasi.

Sejauh ini, pihaknya belum mendapat panggilan terkait dengan kejadian tersebut.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bakal memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam acara pernikahan putri Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), termasuk, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan penyelenggara kegiatan. (CNN Indonesia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed