Kotawaringin News, Lamandau – Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, menanggapi seluruh pemandangan umum fraksi DPRD. Salah satunya adalah pemandangan umum fraksi Partai Nasional Demokrat yang menyarankan agar dilakukan verifikasi dan kajian detail terhadap kegiatan pembangunan untuk skala prioritas.
“Pemerintah daerah akan lebih mengoptimalkan pendekatan bottom-up, teknokratis, dan politis dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang yang merupakan proses verifikasi untuk menyepakati kegiatan pembangunan skala prioritas daerah pada tahun berikutnya,” ungkap Bupati Hendra saat menyampaikan tanggapan eksekutif di gedung DPRD setempat, Rabu 1 Juli 2020.
Sidang paripurna itu dengan agenda penyampaian tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamandau atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Pada sidang paripurna sebelumnya, fraksi Partai Nasional Demokrat telah menyarankan agar terus dilakukan sosialisasi dan promosi tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia kabupaten lamandau serta potensi lainnya untuk menarik investor dari luar agar mau berinvestasi di Kabupaten Lamandau.
“Menanggapi pemandangan umum ini, Pemerintah Kabupaten Lamandau terus mengupdate informasi dan data kondisi aktual potensi dan peluang investasi kabupaten lamandau yang disampaikan pada event promosi/pameran yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi serta dengan menerbitkan buku peta peluang investasi produk unggulan daerah di kabupatenlamandau setiap tahunnya,” bebernya.
Begitupula dalam pemandangan umum fraksi partai Golongan Karya, yang menyebutkan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Lamandau bukan berarti laporan pengelolaan keuangan daerah telah sempurna atau tidak adanya kekurangan dan kelemahannya. Hal ini terbukti masih ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu diantaranya adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebab itupun, agar kedepannya tidak ada lagi terjadi hal yang sama, fraksi Partai Golongan Karya menyarankan agar aparatur yang menangani pengelolaan keuangan daerah agar ditunjuk orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang keuangan dan juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai agar dapat memahami tugasnya, baik dalam sisem pengelolaan dan pencatatan maupun kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
“Kami ucapkan terima kasih atas saran yang diberikan dan hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah di masa yang akan datang.” (B/BH/K2)
