Sampit, KNews – Beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten Koatawaringin Timur (Kotim) terus melakukan kajian agar penutupan lokalisasi di Kecamatan segera terlaksana. Pemkab Kotim akan menyiapkan dana sekitar Rp 800 juta untuk melaksanakan program pemerintah itu. Anggaran itu telah disetujui dalam rapat RAPBD Perubahan 2017 ini.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Rimbun mengatakan, penggusuran dan penutupan lokalisasi prostitusi tidaklah mudah. Sebab, dalam hal ini tidak serta-merta melakukan penggusuran, namun juga harus mencari solusi agar para PSK tidak berpindah mencari lokasi baru.
“Jangan asal main gusur, nanti mereka (PSK) pindah ke lokasi yang baru. Parahnya, nanti malah pindah dekat dengan kepemukiman warga,” ujarnya dalam Rapat APBD Perubahan 2017 Komisi III DPRD Kotim, Jumat (8/9/2017).
Solusinya, lanjut Rimbun, dalam penggusuran tersebut nantinya masing-masing para PSK akan diberikan uang untuk usaha ekonomi produktif sekitar Rp 3 juta. Untuk jaminan hidup sementara sekitar Rp 1,8 juta dan untuk transportasi ke daerah asal sekitar Rp 250 ribu.
“Jadi total dana yang akan diberikan adalah sekitar Rp 5 juta. Penutupan lokalisasi itu lebih cepat lebih baik. Semoga ditahun 2019 mendatang, Kotim steril dari lokalisasi,” harap Rimbun. (Achmad Syihabuddin/KNews-3).
