Menu

Perusahaan Tambang PT IMP Diduga Beroperasi Secara Illegal

Tim

Kotawaringin News, Seruyan – PT Indomineralita Prima (IMP), salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan di Kalimantan Tengah (Kalteng), diduga nekad beroperasi meskipun tidak mengantongi izin lengkap.
PT IMP ditengarai belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI. Namun, perusahaan yang beroperasi di wilayah Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, itu nekat melakukan kegiatan penambangan batu galena, sejak beberapa pekan lalu.
“Dulu sekitar tahun 2017, perusahaan itu (PT IMP) pernah beroperasi, tapi dihentikan karena izinnya tidak lengkap. Sekitar dua minggu (pekan) ini mulai kerja lagi. Padahal yang saya tahu, izin mereka juga belum beres, tapi tetap nekad. Dengar-dengar ada yang oknum aparat yang menjamin keamanannya,” ungkap seorang warga Rantau Pulut yang tidak ingin namanya disebutkan.
Dia juga menceritakan, pemilik PT IMP adalah warga negara Singapura bernama Desmon. Namun ironisnya, belakangan diketahui yang menguasai perusahaan tersebut adalah WNA dari Amerika bernama Paul.
“Itu yang saya tidak paham. Sekarang orang bule yang menguasai semua di sana,” bebernya belum lama tadi.
Saat dimintai konfirmasi, Desmon membenarkan bahwa PT IMP yang beroperasi di wilayah Rantau Pulut Kabupaten Seruyan adalah miliknya. Sebagai direktur utama adalah istrinya yang bernama Supriyatini. Desmon berada di jajaran direksi.
“Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang namanya Paul. Yang saya punya urusan itu dengan Gunawan Tue. Saya memang ada sangkutan hutang piutang dengan Gunawan Tue, tapi bukan dengan Paul atau yang lainnya,” beber Desmon.
Dia menduga, Gunawan Tue yang telah mendatangkan Paul, orang yang saat ini bertanggungjawab dengan aktifitas penambangan di lokasi. Desmon sangat menyayangkan hal itu. Pasalnya, selain sudah beroperasi secara illegal, dia dan istrinya sebagai pemilik syah PT IMP tidak pernah dilibatkan.
Sementara itu, Jatmiko, sebagai orang yang bertanggungjawab di lapangan lokasi penambangan PT IMP, saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa izin mereka sudah lengkap. Dengan alasan itulah mereka beroperasi.
Jatmiko menunjukan dua dokumen berupa fotocopy. Satu berkas merupakan izin prinsip yang terbitkan oleh Pemkab Seruyan pada tahun 2011 dengan tandatangan Darwan Ali, Bupati Seruyan pada masa itu. Dan satunya adalah selembar fotocopy yang terkesan buram bertuliskan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan RI, serta terlihat ada tandatangan dan nama terang Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan.
Disinggung terkait kontrak kerjasama antara direksi PT IMP dengan Paul selaku pihak pelaksana penambangan di lapangan, Jatmiko tidak bisa menunjukkan. Dia berdalih hal itu urusan pimpinannya di Jakarta.
Begitu juga saat ditanya mengenai keterlibatan saham pemilik perusahaan, Jatmiko mengaku tidak tahu. Lagi-lagi dilemparkan ke atasannya di Jakarta. Namun, disisi lain, saat media ini meminta kontak person pimpinannya di Jakarta guna konfirmasi, Jatmiko juga enggan memberikan. (gza)

No comments

Tinggalkan Balasan

Panglima Utar

Ikuti Kami Di Facebook