Kepala Distrik Navigasi kelas II Banjarmasin, Abdul kasim Tualeka
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) guna menggodok penetapan alur pelayaran, sistem rute, tatacara berlalulintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur pelayaran masuk pelabuhan Kumai dan alur masuk pelabuhan Pulang Pisau serta alur perlintasan Selat Laut Provinsi kalimantan Tengah yang diselenggarakan di salah satu hotel di Pangkalan Bun, Kamis (17/12/2020).
Kepala Distrik Navigasi kelas II Banjarmasin, Abdul kasim Tualeka mengaku, melalui FGD ini untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan dari pelaku usaha dan seluruh stakeholders untuk menyempurnakan draf penetapan alur pelayaran yang akan diajukan ke Kementerian Perhubungan nantinya, Kamis (17/12/2020).
“Dalam FGD ini kita mengali masukan-masukan baik dari stakehoolders maupun pemerintah daerah Kalimantan Tengah (Kalteng) khususnya Kotawarngin Barat, karena ini semua menjadi kepentingan mereka sedangkan kita sebagai regulator itu hanya memfasilitasi karena yang kita bicarakan itu bukan perorangan namun merah putih yang kita bicarakan,” ujarnya.
Sebelumnya, lanjut Kasim, pihaknya telah melakukan survey mandiri terkait penetapan alur dan perangkatnya tersebut sudah kita jalankan dari akhir tahun 2020 selama seminggu di perairan Kumai dan Pulang Pisau. Yang kita bicarakan melalui forum group diskusi ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang perlu dibahas secara bersama.
“Khususnya mereka yang mempunyai kepentingan terhadap kehadiran alur pelayaran di wilayah perairan Kumai dan Pulang Pisau yang juga akan digunakan untuk kepentingan baik pelayaran Nasional maupun Internasional yang melintas dari berbagai faktor yang dapat menghambatnya demi keselamatan pelayaran”.
Masih banyaknya bagan-bagan nelayan atau zero-zero yang berada di area alur pelayaran tersebut nantinya perlu keterlibatan semua pihak untuk membersihkannya, ucapnya.
Menurut kasim, kita di navigasi punya kelemahan terkait keselamatan, yang kita focuskan tentang alur dan kita tentukan alur juga kesemalatan pelayaran, termasuk rambu-rambu nya yang akan ditekankan, karena kebanyakan dialur masuk itu termasuk faktor X nya, dan saat ini yang kita tekankan adalah tindak pencuriannya, misalkan lampu dan baterai nya, ini yang perlu kita waspadai,
Saat ditanyakan terkait sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), Kasim menjelaskan, sementara eksisting yang ada sarana bantu navigasi pelayaran yang telah ada beberapa titik namun kami masih meminta bantuan KSOP untuk memberikan mana-mana daerah yang membutuhkan penempatan SBNP baru sehingga kita bisa melakukan pemasangan.
“Pada prinsipnya kami sudah menyiapkan SBNP jika dibutuhkan penambahan itu pun dibutuhkan peranan stakeholders untuk bisa memberikan masukan melalui KSOP atas kebutuhan penambahan SBNP di daerah yang dirasakan membahayakan pelayaran,” terangnya.
Sementara itu, terpisah, Kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas lV Kumai , Capt Wahyu Prihanto mengatakan, mengingat dengan keselamatan pelayaran yang berada di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) KSOP Kumai sehingga penetapan alur pelayaran Selat Laut tersebut agar dapat segera dilakukan oleh pemerintah.
Untuk itu, perlu dukungan semua pihak khususnya yang ada di daerah agar dapat segera diajukan ke tingkat Kementerian, kata Wahyu Prihanto dalam sambutannya.
“Penggodokan penetapan alur Laut sudah digodok nanum belum ada finalisasi makanya diselenggarakan FGD untuk menyempurnakan draf pengajuan penetapan ke Kementerian Perhubungan,” katanya.
Wahyu berharap, dengan FGD diharapkan menjadi akhir pembicaraan di tingkat daerah dan selanjutnya akan dibawa ke pusat untuk dapatnya ditentukan karena menyangkut alur laut kepulauan makanya perlu adanya penetapan jangan sampai menganggu kegiatan lalulintas pelayaran baik skala nasional maupun Internasional, utamanya peningkatan ekonomi, pungkasnya. (yusbob)
