Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (18/8/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Target pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dalam Perubahan APBD 2026 mengalami penurunan sebesar Rp30,4 miliar. Penyesuaian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kobar.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin, didampingi Wakil Ketua I H. Rudi Imam Gunawan dan Wakil Ketua II Sri Lestari.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, Wakil Bupati Suyanto, Sekretaris Daerah Rodi Iskandar, unsur Forkopimda serta jajaran kepala perangkat daerah. Sebelum penandatanganan, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, dr. H. Erry Eryansyah, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Dalam laporan tersebut, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp1.368.253.245.000. Jumlah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440.250.765.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp928.002.480.000.
Target tersebut berkurang Rp30.401.711.000 dibandingkan APBD Murni 2026 yang sebelumnya mencapai Rp1.398.654.956.000. Penyesuaian itu turut memengaruhi komposisi belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp1.405.385.962.000.
Nilai belanja tersebut turun Rp3.268.994.000 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp1.408.654.956.000. Dengan perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, Perubahan APBD 2026 mencatat defisit sebesar Rp37.132.717.000.
Defisit anggaran itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Setelah laporan pembahasan disampaikan, DPRD bersama pemerintah daerah menyepakati dan menandatangani perubahan KUA-PPAS tersebut.
Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, kesepakatan perubahan KUA-PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun penyesuaian anggaran berikutnya. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran. (Yus/K2)
