Rapat dalam rangka memperkuat integrasi data sektoral dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan. (Yasir/Ist)
Kotawaringin News, Seruyan – Pemerintah Kabupaten Seruyan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat integrasi data sektoral dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan.
Permintaan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Kamis (12/11/2026).
Penguatan data sektoral dinilai penting agar perencanaan tata ruang daerah tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi juga mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk lahan persawahan, tambak dan sektor lainnya.
Plh. Sekda Seruyan menyampaikan bahwa setiap OPD memiliki peran penting dalam menyediakan data yang akurat sebagai dasar penyelarasan kebijakan pemanfaatan ruang.
“Kami meminta seluruh OPD teknis agar segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang. Data tersebut sangat penting untuk memastikan perencanaan tata ruang daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Seluruh data tersebut diminta disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang, untuk selanjutnya diproses dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan.
Selain data sektoral, pemerintah daerah juga tengah melakukan penyelarasan hasil pola persetujuan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
“Kita ingin seluruh data sektoral dapat terintegrasi dengan baik. Dengan begitu, kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan pembangunan bisa terpetakan dan menjadi bagian dari perencanaan tata ruang daerah,” jelasnya.
Sementara itu, penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH akan didorong melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah juga menyepakati proses holding zone terhadap objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH menjadi zona budidaya sebagai data pendukung perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Integrasi data tersebut diharapkan dapat menciptakan perencanaan tata ruang yang lebih tertib, terukur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kabupaten Seruyan. (Ys/K2)
