Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. (Yusro/K2)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui kegiatan reses menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas legislatif selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.
Aspirasi tersebut dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD di enam kecamatan dan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) maupun rapat dengar pendapat umum.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menyampaikan, penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan warga agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pelayanan publik dan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian DPRD di antaranya kondisi infrastruktur jalan di wilayah pesisir Kecamatan Kumai, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga persoalan kelistrikan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD telah melakukan monitoring lapangan serta menggelar rapat dengar pendapat dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Termasuk pemerintah daerah, PT PLN ULP Pangkalan Bun, PT Pertamina Pangkalan Bun, pengusaha SPBU dan perwakilan masyarakat.
DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Sungai Rangit dan Puskesmas Mendawai. Selain itu, pemantauan dilakukan terhadap proses penerimaan peserta didik baru di SDN Sidoerejo 1 Pangkalan Bun.
Persoalan stabilitas harga dan ketersediaan pangan turut menjadi perhatian melalui monitoring ke Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi ketersediaan bahan pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Mulyadin menegaskan, berbagai masukan masyarakat yang telah dihimpun harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat.
Melalui Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, DPRD Kobar juga akan melanjutkan kegiatan reses, rapat kerja komisi, monitoring lapangan dan rapat dengar pendapat umum. Seluruh agenda tersebut diharapkan menjadi sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan dan mendapatkan tindak lanjut.
DPRD berharap sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat semakin baik sehingga kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat dapat diperjuangkan secara maksimal. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kobar. (Yus/K2)
