Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (14/8/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Jumat (14/8/2026).
Pidato kenegaraan tersebut menjadi perhatian jajaran DPRD Kobar karena memuat berbagai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang juga berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Dalam rapat paripurna itu, pimpinan dan anggota DPRD bersama Wakil Bupati Kobar Suyanto serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyimak pidato Presiden melalui siaran TVR Parlemen.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Kobar Rodi Iskandar, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMD dan perbankan, serta organisasi wanita.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi nasional.
Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 663 hari. Kebijakan tersebut mencakup berbagai sektor yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa dan mempercepat pembangunan.
Di sektor pangan dan energi, sejumlah capaian yang dipaparkan antara lain swasembada delapan komoditas pangan, penerapan B50 untuk mengurangi ketergantungan impor solar, serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.
Selain itu, Presiden turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, hilirisasi sumber daya alam, serta reformasi badan usaha milik negara (BUMN).
Berbagai kebijakan tersebut menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran agar kebijakan pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat Kobar.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan bekerja secara terpadu sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat. (Yus/K2)
