Sampit – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Di masa-masa menjelang pesta demokrasi ini, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang diuji.
Anggota Panwascam di setiap Kecamatan se Kotim diminta untuk melakukan pencegahan dengan berkoordinasi ke Camat, Kapolsek dan Koramil terkait dengan netralitas ASN, TNI dan Polri di kecamatan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kotim Muhammad Tohari pada saat menerima kunjungan Koordinasi dari Panwascam Cempaga di Ruang Bawaslu, Senin 20 Januari 2020.
Ia menyampaikan, bahwa tugas Panwascam, selain mengawasi setiap tahapan-tahapan pilkada yang dikeluarkan KPU, hal lain yang dilakukan adalah mengawasi netralitas ASN di Kecamatan masing-masing.
“Selain turut mengawasi tahapan perekrutan anggota PPK yang dilaksanakan oleh KPU di tingkat Kecamatan, teman-teman Panwascam juga harus mulai berkoordinasi ke Camat, Kapolsek dan Koramil setempat terkait netralitas ASN, TNI dan Polri, sebagai bentuk pencegahan yang kita lakukan. Karena netralitas ASN juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk mengawasinya jika ada terjadi pelanggaran,” jelas Tohari.
Ia juga menghimbau kepada semua anggota Panwascam se Kotim agar lebih memahami dan menambah literasi tentang regulasi Pilkada, baik itu yang dikeluarkan KPU, Bawaslu, ataupun regulasi Instansi/lembaga lainnya.
“Semua regulasi yang berkaitan dengan Pilkada, harus kita kaji lebih dalam, mulai dari Peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, KPU, serta regulasi lain yang dikeluarkan oleh Instansi/lembaga lainnya,” ujar Tohari.
Sebelumnya Bawaslu Kotim telah mengeluarkan Surat Edaran kepada ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se Kotim tentang Intruksi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Sejak 16 Januari 2020 yang lalu.
