Menu

Izin Usaha Pertambangan PT IMP Ditangguhkan?

Tim

Kotawaringin News, Seruyan – PT Indomineralita Prima (IMP) masuk dalam daftar perusahaan pertambangan yang izinnya dihentikan sementara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pada 2018 lalu. Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang beroperasi di wilayah Rantau Pulut Kabupaten Seruyan itu saat itu tidak memiliki rencana reklamasi dan rencana pascatambang, serta tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

“Tahun 2018 perusahaan itu (PT IMP) terpaksa dihentikan sementara karena kelalaiannya itu,” ungkap sumber terpercaya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng, belum lama tadi.

Surat tersebut bernomor 540/584/IV.2/DESDM tentang tindaklanjut penghentian sementara (perusahaan pertambangan di Kalteng).

Surat dari Dinas EDDM itu sebagai tindaklanjut Surat Direktur Jendral Mineral dan Batubara Nomor:1187/30/DJB/2017 perihal Sanksi Penghentian Sementara.

Dari sejumlah perusahaan yang ditangguhkan izinnya itu, ada diantaranya PT IMP yang belakangan ini nekad beroperasi. “Apakah saat ini sudah memenuhi kewajibannya atau belum, saya masih chek dulu. Tapi sepertinya belum. Kalau belum, artinya perusahaan itu masih ditangguhkan izinnya.”

Saat hendak dikonfirmasi perihal tersebut, pihak PT IMP, Jatmiko, terkesan menghindar. Jatmiko, penanggungjawab lapangan PT IMP seolah enggan menjawab telepon dari awak media. Ia hanya mengirimkan pesan melalui whatsapp bahwa legal perusahaan PT IMP akan segera memberikan klarifikasi. Namun, hingga berita ini diturunkan tidak ada klarifikasi dari pihak PT IMP.

Sebelumnya, PT IMP) juga diduga telah memalsukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Atas dokumen yang diduga abal-abal tersebut, perushaan yang beroperasi di wilayah Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, itu nekad beroperasi sejak sekitar dua pekan lalu.

Sebelumnya, pihak PT IMP, Jatmiko, telah menunjukkan dua dokumen berupa fotocopy kepada awak media saat dikonfirmasi di kantornya, soal izin perusahaan pertambangan batu galena tersebut. Dokumen pertama merupakan seberkas dokumen dari Pemkab Seruyan yang ditengarai merupakan izin prinsip. Sedangkan satunya adalah selembar kertas fotocopy, yang menurut Jatmiko merupakan IPPKH.

“Itu dari Kementerian Kehutanan,” ucap Jatmiko sembari menunjuk ke selembar kertas fotocopy tadi yang sedang diperlihatkan ke awak media. Sayangnya, tulisan dalam kertas tersebut kurang begitu jelas.

Di sisi lain, Desmon, pemilik awal PT IMP yang masuk dalam jajaran direksi menduga kuat bahwa surat tersebut palsu. Paslanya, baik dirinya maupun istrinya, Supriyatini, yang merupakan direktur utama PT IMP belum pernah memproses IPPKH di Kementerian Kehutanan.

“Itu palsu. Kami tidak pernah menandatangani proses pembuatan izin dari Kehutanan (Kementerian Kehutanan RI),” tegas Desmon. (gza)

No comments

Tinggalkan Balasan

Panglima Utar

Ikuti Kami Di Facebook