oleh

Hutannya Diduga Dirambah USTP Group, Pemdes Penopa Gandeng Batamad Lamandau

Kotawaringin News, Lamandau – Pemerintah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, membentuk tim investigasi untuk mencari fakta dugaan perambahan hutan oleh perusahaan di bawah bendera Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) Group. Tim yang beranggotakan 11 orang tersebut, dinaungi Surat Keputusan Kepala Desa Penopa Nomor : 141/18/PN/Kpts-V/2021 tentang Tim Investigasi dan Penyelesaian Lahan Potensi Desa dengan PT Graha Cakra Mulia (GCM), anak perusahaan USTP Group.

Menurut Ketua Tim Sebelas Desa Penopa, Titijon Papeles, tim ini menggandeng Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Lamandau dalam menginvestigasi dugaan perambahan hutan oleh USTP Group tersebut. Tim ini pun segera bergerak cepat melakukan pengecekan lapangan atas dugaan perambahan hutan tersebut. “Kita akan segera ke lapangan. Kami didampingi Batamad serta nanti berkoordinasi dengan tim investigasi dari Pemerintah Kabupaten Lamandau,” ujarnya, saat ditemui di Kantor Batamad Lamandau, Senin 7 Juni 2021.

Titijon mengatakan, sebenarnya masih banyak hak-hak masyarakat yang belum dipenuhi oleh USTP Group tersebut. Mulai dari CSR, Plasma hingga pemenuhan persentase tenaga kerja lokal. “Kalau disampaikan ya masih banyak mereka (perusahaan) lalai terhadap kewajibannya. Tapi, kita fokus dulu ke dugaan perambahan hutan ini.”

Komandan Brigade Batamad Lamandau, Dedi Linando Amann menyayangkan sikap perusahaan yang tampak tak peduli dengan masyarakat. Apalagi, Desa Penopa merupakan daerah ring satu PT GCM USTP Group. “Kami tentu menerima permintaan pendampingan tersebut. Apalagi, ini menyangkut hak-hak masyarakat yang belum dipenuhi USTP Group,” ujarnya yang juga kelahiran Desa Penopa itu.

Pun demikian, Dedi memastikan organisasinya terus berjuang membela kepentingan masyarakat. Apalagi, Penopa merupakan desa lokal yang sebagian besar masyarakatnya memegang teguh adat istiadat dayak. “Kami akan mendampingi turun ke lapangan untuk menulusuri faktanya. Jika memang itu merambah, tentu ada hukuman adatnya bagi perusahaan.”

Kades Penopa, Mudelin mengatakan, pada hakikatnya Pemdes Penopa sangat mendukung upaya penelusuran dugaan perambahan hutan tersebut. “Tentu kami mendukung. Kami pun siap untuk mendampingi tim investigasi dari Pemerintah Kabupaten Lamandau jika dibutuhkan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, di Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6025/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, terdapat lokasi operasi dua perusahaan dibawah bendera USTP Group. Kedua perusahaan itu yakni Sumber Mahardhika Graha (SMG) dan Graha Cakra Mulya (GCM). Di lokasi kedua perusahaan tersebut tampak terdapat lahan berstatus kawasan hutan. Di lokasi PT GCM, terdapat kawasan hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK). Sedangkan di lokasi PT SMG, terdapat kawasan hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi yang dapat di konversi (HPK).

Rinciannya, di lokasi PT GCM terdapat HPT seluas 139,38 hektare, HP seluas 12,53 hektare dan HPK seluas 640,11 hektare. Artinya luas kawasan hutan yang diduga dirambah PT GCM USTP Group seluas 792,02 hektare.

Sedangkan di lokasi PT SMG terdapat HP seluas 10,71 hektare dan HPK 763,67 hektare. Artinya luas kawasan hutan yang diduga dirambah PT SMG USTP Group seluas 774,38 hektare.

Selain diduga merambah hutan, kedua perusahaan dibawah bendera USTP Group ini pun belum merealisasikan aturan 20 persen plasma dari luas hak guna usaha (HGU). Jika dihitung berdasarkan data peta tersebut, minimal luasan plasma yang harus disediakan oleh USTP Group ini 6.449,6 hektare dalam HGU.

Sementara itu, Hingga berita ini ditulis belum ada pihak perusahaan yang bersedia memberi keterangan meskipun sudah sering coba dihubungi via telepon. Pihak perusahaan yang biasanya ditunjuk komunikasi dengan insan pers di Lamandau seperti halnya Humas dan Manager CSR USTP, Alex Gunawan, juga tidak membalas chat Whats App sekalipun sudah terlihat tanda bahwa pesan berisi permintaan konformasi itu telah dibaca.

Adapun Manager CDO PT. SMG Rahmat Hidayat, hanya menyebut bahwa persoalan yang ditanyakan merupakan kewenangan kantor pusat. “Itu mah ke kantor pusat pak, di Kuningan (Jakarta). Kalau mau pas datang aja ke kantornya pak,” katanya.

Pun demikian, telah diupayakan meminta nomor kontak legal perusahaan atau pihak kantor pusat di Jakarta yang bisa dihubungi atau dikonfirmasi, namun belum ada hasil. “Saya mintakan dulu pak,” tandas Rahmat tanpa ada konfirmasi lebih lanjut. (BH/K2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed