Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kobar Tahun Anggaran 2027. (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Pemerataan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), terutama untuk wilayah Kecamatan Arut Utara. Ketersediaan jalan dan jembatan dinilai penting dalam membuka akses wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kobar Tahun Anggaran 2027.
Aspirasi itu kembali dibahas dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (17/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam pandangannya, DPRD menaruh perhatian terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman yang masih membutuhkan peningkatan. Jalan dan jembatan menjadi kebutuhan penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kobar Suyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah sependapat dengan pentingnya pemerataan infrastruktur. Namun, pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat urgensi, kondisi teknis, serta pemerataan pembangunan.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan lingkungan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.
Berbagai usulan tersebut menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang nantinya diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
DPRD Kobar memandang pembahasan anggaran perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh agar program pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Selanjutnya, pembahasan akan diteruskan melalui komisi dan badan anggaran bersama pemerintah daerah.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran benar-benar mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, termasuk pemerataan infrastruktur hingga wilayah pedalaman. (Yus/K2)
