Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (17/9/2026). (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan dalam rangkaian pembahasan anggaran daerah. Salah satu perhatian tertuju pada kesiapan fasilitas kesehatan di Kecamatan Arut Utara.
DPRD menilai pelayanan kesehatan harus menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah, terlebih ketika masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca dan kondisi lingkungan.
Pembahasan tersebut berlanjut dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (17/9/2026), dengan agenda tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin. Sementara tanggapan pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Kobar Suyanto di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dalam penjelasannya, Suyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pelayanan kesehatan untuk puskesmas di Kecamatan Arut Utara sebesar Rp2,3 miliar pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan guna mendukung standar pelayanan kesehatan di wilayah desa.
DPRD juga menyoroti persoalan kualitas udara yang sempat memengaruhi kegiatan belajar mengajar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menyebut telah menerbitkan surat edaran bupati yang memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan menyesuaikan pembelajaran tatap muka berdasarkan kondisi kualitas udara masing-masing wilayah.
Berbagai tanggapan tersebut menjadi bagian dari bahan pembahasan DPRD dalam mengawal penyusunan anggaran agar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat mendapatkan perhatian.
DPRD bersama pemerintah daerah selanjutnya akan membahas lebih lanjut berbagai masukan tersebut melalui komisi dan badan anggaran.
Pembahasan APBD 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan hingga wilayah pedalaman. (Yus/K2)
