Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (17/9/2026). (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai mendalami berbagai target pembangunan ekonomi daerah dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Sejumlah indikator makro ekonomi hingga rencana penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian dalam pemandangan umum fraksi-fraksi.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Kamis (17/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin dengan agenda mendengarkan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi.
Salah satu perhatian datang dari Fraksi Partai Golkar yang menyoroti target indikator makro ekonomi daerah untuk tahun 2027. Persoalan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran menjadi bagian dari pembahasan tersebut.
Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Bupati Kobar Suyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03 persen pada 2027. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 3,71 persen.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan strategi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Suyanto juga menyampaikan target penciptaan lapangan kerja baru secara langsung pada tahun anggaran 2027 sebanyak 2.500 hingga 3.000 tenaga kerja.
Selain target ekonomi, DPRD turut meminta penjelasan mengenai komposisi penerimaan pembiayaan daerah. Dalam tanggapannya terhadap Fraksi Partai Gerindra, pemerintah menjelaskan penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar merupakan estimasi SiLPA dari pelaksanaan APBD 2026.
Fraksi lainnya, yakni Demokrat Bangsa, Nasdem, serta gabungan PAN dan PKS, juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan daerah. Usulan tersebut akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran. DPRD memiliki ruang untuk mendalami penjelasan pemerintah sekaligus memastikan program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan dan perhitungan anggaran yang jelas.
Setelah penyampaian tanggapan pemerintah daerah, pembahasan rancangan APBD 2027 akan dilanjutkan melalui tingkat komisi dan badan anggaran DPRD. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi dewan untuk mengkaji lebih jauh target pembangunan dan memastikan anggaran daerah diarahkan pada kepentingan masyarakat. (Yus/K2)
