Rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung Jumat (28/8/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Perbedaan nilai ganti rugi menjadi salah satu persoalan yang membuat sengketa lahan antara ahli waris H. Abdussyukur dengan PT Eagle High Plantations belum menemui titik terang. Persoalan tanah seluas sekitar 2,7 hektare di RT 17, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, itu kini kembali dibahas melalui fasilitasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung Jumat (28/8/2026), pihak ahli waris menyampaikan tuntutan ganti rugi sebesar Rp200 ribu per meter persegi. Sementara itu, perusahaan sebelumnya menawarkan nilai Rp175 ribu per meter persegi.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, perbedaan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD. Menurutnya, kedua pihak perlu mencari kesepakatan agar persoalan lahan yang telah berlangsung cukup lama tidak terus berlarut-larut.
Lahan yang disengketakan berada di kawasan Natai Cina Seberang. Di atas tanah tersebut, perusahaan telah membangun pabrik Kernel Crushing Plant (KCP) setelah melakukan pembelian dari masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris.
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul klaim dari ahli waris lainnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari hak mereka. Kondisi itu membuat proses penyelesaian membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
Mulyadin juga mengungkapkan, belum adanya ketentuan NJOP untuk kawasan Kumai Seberang menjadi salah satu kendala dalam menentukan acuan harga tanah. Karena itu, perbedaan penilaian antara perusahaan dan ahli waris belum berhasil dipertemukan.
DPRD Kobar kemudian memfasilitasi pertemuan dengan menghadirkan pemerintah daerah, camat, lurah, kepolisian, perwakilan ahli waris, serta manajemen PT Eagle High Plantations. RDP tersebut dipimpin langsung Mulyadin untuk membuka ruang komunikasi dan mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan.
Meski belum menghasilkan keputusan, pihak perusahaan menyatakan akan membawa tuntutan ahli waris ke manajemen pusat untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Dengan demikian, keputusan mengenai besaran ganti rugi masih menunggu hasil pembahasan internal perusahaan.
Mulyadin berharap keputusan dari manajemen pusat nantinya dapat menjadi jalan keluar bagi kedua pihak. Ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama agar sengketa lahan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik dan tidak terus berlarut-larut. (Yus/K2)
