Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kobar, Jumat (28/8/2026).
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong penyelesaian sengketa lahan seluas 2,7 hektare di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai. Persoalan yang melibatkan ahli waris H. Abdussyukur dengan PT Eagle High Plantations tersebut menjadi perhatian legislatif karena belum menemukan kesepakatan terkait besaran ganti rugi.
Upaya mencari jalan keluar dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat gabungan DPRD Kobar, Jumat (28/8/2026). Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin dan melibatkan pemerintah daerah, unsur kecamatan, kelurahan, kepolisian, pihak ahli waris, serta manajemen perusahaan.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menjelaskan, persoalan bermula ketika perusahaan membangun pabrik Kernel Crushing Plant (KCP) di atas lahan yang berada di kawasan Natai Cina Seberang. Sebelumnya, perusahaan membeli tanah tersebut dari masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris.
Namun, setelah proses pembelian dan pembangunan berlangsung, muncul pihak lain yang juga mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Klaim tersebut kemudian memunculkan persoalan yang telah berlangsung cukup lama dan belum terselesaikan.
Dalam pembahasan, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah perbedaan nilai ganti rugi. Perusahaan sebelumnya menawarkan pembayaran sebesar Rp175 ribu per meter persegi, sedangkan pihak ahli waris mengajukan nilai Rp200 ribu per meter persegi.
Mulyadin menyebutkan, belum adanya ketentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan Kumai Seberang turut menjadi kendala dalam menentukan besaran ganti rugi. Kondisi tersebut membuat kedua pihak belum memiliki patokan nilai yang dapat dijadikan dasar kesepakatan.
Menurutnya, RDP digelar setelah pihak ahli waris mengajukan permohonan kepada DPRD Kobar agar memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan. DPRD kemudian mempertemukan seluruh pihak terkait untuk membicarakan penyelesaian secara terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, manajemen PT Eagle High Plantations belum dapat memberikan keputusan final atas permintaan ahli waris. Pihak perusahaan menyatakan akan terlebih dahulu mengoordinasikan tuntutan tersebut dengan manajemen pusat.
Mulyadin berharap hasil koordinasi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. DPRD Kobar pun mendorong agar persoalan yang sudah berlangsung lama itu dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama tanpa memperpanjang konflik. (Yus/K2)
