
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan persetujuan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kobar melalui pandangan akhir masing-masing fraksi.
Meski sepakat, sejumlah fraksi menyampaikan catatan kepada pemerintah daerah. Mereka mengingatkan agar perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Hj. Hatnati, menyatakan menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda. Gerindra berharap regulasi tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Hatnati menegaskan, pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama warga Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Muhammad Anuar, menyatakan persetujuan dengan sejumlah catatan. NasDem meminta setiap perubahan anggaran didasarkan pada kebutuhan riil dan prioritas pembangunan, sehingga manfaatnya dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
NasDem juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta mengoptimalkan sumber pendapatan yang sah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha secara tidak proporsional.
Dari sisi belanja, Fraksi NasDem meminta anggaran lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial, pemberdayaan masyarakat hingga pelayanan publik menjadi perhatian utama.
Fraksi Demokrasi Bangsa melalui juru bicaranya, Musawer, juga menyetujui hasil penyesuaian target pendapatan, belanja, dan skema pembiayaan daerah. Namun, fraksi ini mengingatkan agar belanja prioritas, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyerapan aspirasi masyarakat, direalisasikan secara optimal, akuntabel, dan tepat waktu.
Adapun Fraksi PAN-PKS melalui juru bicaranya, Ade Rido Hadi, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan dan kebutuhan daerah. Fraksi tersebut berharap seluruh pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Kesepakatan seluruh fraksi ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penandatanganan dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD bersama Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
Melalui persetujuan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pengawasan diarahkan agar anggaran lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi, memperkuat sektor riil, meningkatkan pelayanan dasar, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di Kotawaringin Barat. (Yus/K2)






