
Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kobar, Senin (8/9/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kobar, Senin (8/9/2026).
Rapat yang berlangsung pada Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi Perda. Meski sepakat, sejumlah fraksi menyampaikan catatan agar penggunaan anggaran memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin, didampingi Wakil Ketua I H. Rudi Imam Gunawan dan Wakil Ketua II Sri Lestari. Hadir pula Wakil Bupati Kobar Suyanto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, para asisten, serta kepala perangkat daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mina Irawati, menyatakan perubahan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai penyesuaian angka anggaran. Menurut dia, perubahan tersebut harus menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran.
PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja prioritas, terutama untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penyerapan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan program dinilai harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Syamsuri, menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 dengan sejumlah catatan. Golkar menekankan pentingnya pelaksanaan belanja prioritas, peningkatan pelayanan dasar, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Golkar juga meminta seluruh program yang telah disepakati dijalankan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan evaluasi anggaran perlu diperkuat agar setiap alokasi belanja memberikan hasil yang terukur.
Persetujuan seluruh fraksi tersebut menjadi landasan bagi tahapan penetapan Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda. Catatan yang disampaikan fraksi-fraksi diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. (Yus/K2)






