
Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kobar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (8/9/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Persetujuan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Perubahan APBD 2026 disertai sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Anggaran yang disiapkan diminta lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan pelayanan dasar dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kobar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (8/9/2026). Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I H. Rudi Imam Gunawan dan Wakil Ketua II Sri Lestari. Wakil Bupati Kobar Suyanto, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah turut menghadiri sidang.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Mina Irawati mengingatkan bahwa perubahan APBD harus dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran, menurut dia, perlu diarahkan pada program prioritas yang bisa direalisasikan secara optimal, efisien, dan akuntabel.
Salah satu perhatian PDI Perjuangan adalah percepatan belanja untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang tepat waktu.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Syamsuri juga menyoroti pentingnya ketepatan penggunaan anggaran. Golkar meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta penanganan persoalan aktual yang terjadi di wilayah Kobar.
Golkar turut mengingatkan agar pelaksanaan program disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku. Pengawasan serta evaluasi perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah anggaran hanya menjadi daftar kegiatan tanpa hasil yang dirasakan masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan, seluruh fraksi pada akhirnya menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa keberhasilan perubahan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat Kotawaringin Barat. (Yus/K2)






