Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Bea Cukai Pangkalan Bun, Rabu (4/11/2026).
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, S.H., mendukung langkah tegas Bea Cukai dalam memberantas produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan. Dukungan itu disampaikan melalui kehadirannya dalam pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Bea Cukai Pangkalan Bun, Rabu (4/11/2026).
Pemusnahan berlangsung di Lapangan Pelindo, kawasan Pelabuhan Pangkalan Bun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan di bidang cukai sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal.
Agenda itu juga dirangkai dengan konferensi pers yang memaparkan hasil penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun terhadap peredaran barang kena cukai, khususnya hasil tembakau.
Kehadiran Mulyadin menjadi bentuk dukungan DPRD terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal. Penindakan dinilai penting agar peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan tidak semakin meluas dan merugikan berbagai pihak.
Rokok ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran aturan cukai. Keberadaannya juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena produk tanpa memenuhi kewajiban cukai berpotensi dijual dengan harga lebih murah.
Situasi tersebut dapat merugikan produsen maupun pedagang resmi yang telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan. Pelaku usaha yang taat aturan seharusnya mendapatkan perlindungan dari persaingan yang bersumber dari praktik ilegal.
Di sisi lain, peredaran rokok ilegal juga berpotensi menggerus penerimaan negara dari sektor cukai. Hilangnya potensi penerimaan tersebut tentu menjadi persoalan karena cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara.
Karena itu, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Penindakan oleh Bea Cukai perlu diperkuat dengan pengawasan di lapangan serta kesadaran masyarakat agar tidak membeli maupun memperdagangkan produk yang melanggar ketentuan.
Melalui kegiatan pemusnahan ini, diharapkan muncul efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai memiliki konsekuensi hukum.
DPRD Kobar mendukung penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan. Selain menjaga penerimaan negara, langkah tersebut juga penting untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan melindungi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. (Yus/K2)
