Menu

Puluhan PSK Luar Daerah ‘Serang’ Lamandau

Bayu Harisma

Kotawaringin News, Lamandau – Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau telah menutup semua lokalisasi sejak beberapa tahun terakhir, namun praktek prostitusi terselubung masih saja terjadi.

Para penyedia jasa esek-esek itupun tak habis akal untuk mencari pelanggan. Ada yang berkedok tempat hiburan karaoke, warung remang-remang hingga salon kecantikan.

Sabtu (31/8/2019) malam lalu, dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) di sejumlah tempat hiburan malam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lamandau juga melakukan pendataan para penghuninya.

“Dari beberapa tempat hiburan malam di sekitaran jalan trans kalimantan arah Kalbar, setelah kita data ada sekitar 20 orang pemandu lagu yang diduga juga sebagai PSK. Kita juga berhasil mengamankan kurang lebih 80 botol miras jenis anggur merah dan bir. Mereka semua dari luar Lamandau, dari Jawa dan Pangkalan Bun,” ungkap Kasie Penegakan Satpol PP dan Damkar Lamandau, Agung Endro Nugroho, saat dikonfirmasi Senin (2/9/2019).

Hari ini, lanjut dia, kita panggil semua para PSK termasuk juga pemilik tempat hiburan untuk diberikan penyuluhan.

“Dalam penyuluhan hari ini, kita juga melibatkan Dinas lainnya, seperti dinas sosial dan juga dinas kesehatan. Dinas kesehatan melakukan pengecekan kesehatan para PSK sedangkan Dinas Sosial memberikan arahan agar kedepan mereka (PSK, red) bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, ditemui di sela-sela kegiatan penyuluhan, Kepala Satpol PP dan Damkar Lamandau, Triadi, menyampaikan bahwa selama ini pihaknya masih kesulitan melakukan penindakan, khususnya pemilik tempat hiburan malam yang menjual miras.

“Saat ini Perda (Peraturan Daerah) Perda yang mengaturnya tengah digodok. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Kalau Perda-nya nanti sudah ada, kita bisa masukan hal ini dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dimana ancaman hukumannya adalah 3 penjara atau denda maksimal 50 juta,” bebernya.

Selama ini, imbuh dia, kita hanya bisa melakukan penyitaan dan pemiliknya hanya diberi sanksi teguran serta membuat surat pernyataan, lantaran belum ada poin atau pasal khusus yang mengatur tentang hal itu.

No comments

Tinggalkan Balasan

Ikuti Kami Di Facebook