Rapat Paripurna DPRD Kobar pada Rabu (16/9/2026). (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Kembalinya pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi perhatian DPRD. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menindaklanjuti kesepakatan dengan PT PLN agar persoalan pasokan listrik tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kobar pada Rabu (16/9/2026). Dalam pandangan fraksinya, Nina Erpida menyebut pemadaman listrik kembali diberlakukan dengan durasi sekitar tiga hingga lima jam setiap hari.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena listrik menjadi kebutuhan utama masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga, kegiatan usaha maupun pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa persoalan kelistrikan sebelumnya telah dibahas dalam audiensi yang melibatkan DPRD, Pemerintah Kabupaten Kobar, dan pihak PLN.
Melalui pertemuan tersebut, berbagai persoalan terkait pasokan listrik telah menjadi pembahasan bersama. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah kembali menagih komitmen yang telah disampaikan pihak PLN.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemberlakuan pemadaman bergilir dalam waktu cukup panjang dapat mengganggu produktivitas masyarakat. Pelaku usaha juga harus menyesuaikan kegiatan operasional ketika pasokan listrik tidak tersedia.
DPRD menilai persoalan kelistrikan tidak cukup hanya disikapi melalui penyampaian keluhan. Pemerintah daerah perlu terus membangun komunikasi dengan PLN untuk mengetahui penyebab gangguan sekaligus memastikan langkah penanganannya.
Nina Erpida menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu kembali menekankan poin-poin penting hasil kesepakatan sebelumnya dengan pihak terkait demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa kestabilan pasokan listrik berkaitan erat dengan perputaran ekonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut yang jelas.
DPRD Kobar berharap pemerintah daerah bersama PLN dapat mencari solusi agar pemadaman bergilir tidak terus berlangsung. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan listrik sehingga aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. (Yus/K2)
