Ketua DPRD Kobar Rusdi Gozali. (Yusro)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat — Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rusdi Ghozali, meminta pemerintah daerah menyeriusi penataan pedagang kaki lima (PKL).
DPRD menekankan koordinasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat serta pola penataan PKL.
Rusdi Gozali, mengatakan, selama ini perangkat daerah yang terkait penanganan PKL masih minim koordinasi. “Kita meminta agar SKPD (perangkat daerah) mengubah cara pandang terhadap PKL,” kata dia.
Menurut Rusdi, perubahan cara pandang dan pola penataan itu merespons juga aspirasi yang disampaikan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia menekankan pentingnya komunikasi yang dibangun antara tim pemerintah dengan pihak PKL, juga dengan DPRD Kobar.
Rusdi mengatakan, DPRD juga meminta Pemkab Kobar melakukan sensus atau mendata PKL secara keseluruhan. “Hal ini nantinya akan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, agar kita bisa memprioritaskan para pedagang yang merupakan asli warga Kobar.
Menurutnya, DPRD juga menyampaikan agar Pemkab Kobar memprioritaskan anggaran untuk penataan, dengan harapan tercapai pelaksanaan penertiban, yang sesuai dengan asas kemanusiaan yang berlandaskan peraturan.
“Ini agar memenuhi harapan semua pihak, yang tentunya tidak melanggar hukum, sehingga semua akan merasa aman dan nyaman berkelanjutan,” ujarnya.
“Terakhir dan yang terpenting, dibutuhkan komitmen yang tegas dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan penataan PKL agar tidak timbul lagi masalah-masalah baru,” kata Rusdi Ghozali. (Yus)
