Rapat paripurna DPRD, Rabu (16/9/2026). (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Ketertinggalan infrastruktur di sejumlah desa Kecamatan Arut Utara menjadi sorotan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Pemerintah daerah didesak lebih serius mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, terutama di desa-desa yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Desakan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kobar melalui juru bicaranya, Nina Erpida, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (16/9/2026). Ia menilai kondisi infrastruktur di Arut Utara masih membutuhkan perhatian besar karena sejumlah desa belum didukung akses jalan dan jembatan yang memadai.
Menurut Nina, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu kendala masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akses jalan yang belum memadai juga berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas warga, distribusi barang, hingga pengangkutan hasil ekonomi masyarakat desa.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah tidak menunda upaya pemerataan pembangunan di wilayah Arut Utara. Pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi perhatian serius agar masyarakat di desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses bisa menikmati konektivitas yang lebih baik.
“Kami menyampaikan kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajaran dan pihak terkait untuk terus meningkatkan berbagai upaya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membantu ekonomi masyarakat. Mengingat masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang harus dilaksanakan pembangunan di beberapa desa Kecamatan Arut Utara,” ujar Nina.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan. Desa-desa yang masih tertinggal juga membutuhkan perhatian dan alokasi pembangunan yang proporsional agar kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Kobar dapat dikurangi.
Selain persoalan jalan dan jembatan, Fraksi PDI Perjuangan turut meminta pemerintah daerah meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Arut Utara. Antisipasi terhadap potensi meningkatnya penyakit seperti ISPA, demam dan diare saat peralihan musim kemarau ke musim hujan juga dinilai perlu diperkuat.
Sektor pendidikan pun tidak luput dari perhatian. Nina meminta peningkatan fasilitas pendidikan sekaligus evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. DPRD menilai pemerataan pembangunan di Arut Utara harus menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak terus tertinggal dalam mendapatkan akses infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan. (Yus/K2)
