oleh

Dinkes Kobar Lindungi PNS Mangkir 9 Bulan

Pangkalan Bun, KNews – Aneh bin ajaib, inilah kalimat yang bisa diungkapkan untuk tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terhadap drg Suliyati, PNS yang mangkir selama 9 bulan.

Bagaimana tidak? Bukannya memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS, Dinkes Kobar malah menarik drg Suliyati menjadi tenaga di Dinkes Kobar. drg Suliyati sendiri ditugaskan di Puskesmas Arut Utara Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kobar. Ia lolos CPNS di Lingkup Pemkab Kobar pada 2014 lalu. Selama bertugas di Aruta, Suliyati merupakan PNS golongan III B.

“Kami memindahkan yang bersangkutan atas dasar surat pengembalian petugas dari Kepala Puskesmas Aruta,” ujar Sekertaris Dinkes Kobar, Mochamad Rois, kepada Kotawaringin News di ruang kerjanya, Selasa (29/8/2017) siang.

Namun saat diminta pembuktian surat tersebut, Rois tidak bisa menunjukannya. Kemudian, Rois pun memanggil petugas kepegawaian Dinkes Kobar untuk menelisik surat tersebut. Hasilnya nihil.

“Pegawai itu ada masalah di wilayah tugasnya. Kemudian ia mangkir. Setelah kami menerima surat pengembalian pegawai dari puskesmas tersebut, kemudian kami tugaskan drg Suliyati di Dinas Kesehatan. Rencananya akan kami mutasi ke puskesmas Ipuh Bangun Jaya bulan ini,” alasannya.

Keterangan yang dilontarkan Rois itu bertolak belakang dengan PP 53 Tahun 2010. Menilik kasus yang dilakukan PNS tidak disiplin ini, seharusnya dinas tersebut secepatnya memberikan sanksi tegas. Terlebih kasus ini sudah masuk pelanggaran berat. Ancamannya, paling ringan penurunan jabatan selama tiga tahun dan paling berat adalah pemberhentian. Parahnya lagi, gaji PNS kelahiran Jember itu masih mengalir tiap bulannya. Dinas Kesehatan terbukti kecolongan, dugaan lainnya ada pembiaran.

“Kita proses juga pembinaan kepegawaiannya, pelanggaran disiplin selama ia mangkir kita jalankan juga,” kilahnya.

Alasan lain yang dilontarkan Rois, profesi yang digeluti drg Suliyati ini terbilang langka. “Sulit untuk mendapatkan dokter gigi, makanya kita pertahankan supaya tidak terjadi kekosongan dan tidak mengganggu pelayanan publik secara menyeluruh,” katanya.

Pertanyaan terkait sanksi disiplin drg Suliyati juga muncul dari Kepala Puskesmas Arut Utara, Imannudin. Ia mempertanyakan ketegasan Dinas Kesehatan Kobar. “Sudah tidak kerja dapat gaji. Malah dienakan dapat mutasi, padahal Kepala Puskesmas tidak ada tanda tangan, kok bisa mutasi. Kan aneh ada apa dibalik itu semua. seharusnya kalau ada mutasi itu harus tanda tangan bupati,” ujar Imannudin.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kobar Hariyadi menegaskan, drg Suliyati terancam sanksi berat yakni pemberhentian.

“Jika terbukti dia (drg Suliyati,Red) mangkir berbulan-bulan sanksinya diberhentikan dari statusnya sebagai PNS,” kata Hariyadi. (Cecep Herdi/BH)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed