Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari. (Yusro/Ist)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyoroti meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi sepanjang 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian legislatif karena penanganan kebakaran membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama dari sisi dukungan pembiayaan.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, meminta pemerintah daerah melihat kembali kecukupan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurutnya, instansi yang menjadi garda terdepan penanganan Karhutla itu harus didukung anggaran operasional yang sebanding dengan beban pekerjaan di lapangan.
Perhatian DPRD tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kobar, sejak Januari hingga 20 Agustus 2026 tercatat sebanyak 204 kejadian Karhutla. Bahkan, peningkatan cukup tajam terjadi dalam dua bulan terakhir, dengan 62 kejadian pada Juli dan 94 kejadian hingga 20 Agustus.
Selain jumlah kejadian, sebaran titik panas juga menunjukkan ancaman kebakaran yang cukup serius. Data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 527 hotspot di Kobar, dengan 400 titik terdeteksi sepanjang Agustus hingga pembaruan data 20 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.
Dari persebaran wilayah, Kecamatan Arut Selatan menjadi daerah dengan hotspot terbanyak mencapai 283 titik, disusul Kumai sebanyak 131 titik dan Arut Utara 65 titik. Sementara Kotawaringin Lama tercatat 36 titik dan Pangkalan Banteng 12 titik.
Dampak kebakaran juga telah mencapai luas 867,49 hektare. Kecamatan Kumai menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar, yakni 588,41 hektare, sedangkan Arut Selatan mencapai 184,475 hektare. Data tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan yang harus dihadapi petugas penanganan Karhutla.
Sri Lestari mengapresiasi upaya Satgas Karhutla yang dipimpin BPBD Kobar bersama Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun, ia menegaskan bahwa kerja keras petugas harus diimbangi dukungan nyata dari pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan biaya operasional.
DPRD pun berharap lonjakan kejadian dan luas kebakaran tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran. Sri Lestari juga mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan serta segera melaporkan kemunculan titik api agar kebakaran dapat ditangani lebih awal sebelum semakin meluas. (Yus/K2)
