oleh

Sosialisasi Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Kotawaringin News, Lamandau – Badan pembuat peraturan daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Selasa (14/12/2021) menggelar kegiatan Focus Group Discusion (FGD) di aula Hotel Putri Tunggal.

FGD Sosialisasi Peraturan Daerah inisiatif DPRD Lamandau tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu dilaksanakan dalam rangka memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat hukum Adat di Kabupaten Lamandau.

Dalam kegiatan tersebut, Perwakilan dari DAD juga nampak hadir. Juga, Ketua MUI, ketua Resort GKE nanga bulik, Paroki Raja semesta alam, Ketua Majelis Jemaat Hindu Kaharingan, para kepala Desa, Damang, mantir adat, Camat serta para tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Lamandau M Bashar dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Pembentukan suatu produk hukum daerah serta dikaitkan dengan salah satu fungsi DPRD Kabupaten Lamandau yakni fungsi legislasi.

“Pada fungsi tersebut, DPRD tidak hanya membahas Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah saja namun DPRD juga bisa membuat peraturan daerah inisiatif DPRD,” ungkapnya.

Dan, imbuh dia, dalam hal pembentukan Peraturan Daerah inisiatif, DPRD Kabupaten Lamandau juga memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku agar nantinya peraturan daerah yang kita bentuk benar-benar bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lamandau.

M Bashar mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lamandau secara khusus anggota yang tergabung dalam Bapemperda. Karena dari keinginan yang kuat serta sebagai bentuk kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi terhadap identitas suatu daerah maka terbentuklah Peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang merupakan ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Lamandau.

Dirinya berharap, terbentuknya pondasi perlindungan terhadap masyarakat adat dan situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Lamandau dapat tertata dan ditata dengan baik.

“Kita juga berharap peserta Focus Group Discussion dapat aktif memberikan masukan dalam rangka menyusun peraturan daerah yang fokusnya terhadap kearifan lokal agar Perda tersebut nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat hukum adat,” harapnya.

Di tempat yang sama, anggota Bapemperda, Bakar Sutomo, mengatakan bahwa kegiatan FGD Sosialisasi Perda Inisiatif Tentang pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini untuk memberikan masukan dan saran pembentukan Perda.

Yang mana selanjutnya akan dibahas di DPRD Kabupaten Lamandau. “Semoga Ranperda ini kedepannya menjadi Perda sehingga masyarakat Lamandau dalam ini masyarakat adat dapat terlindungi hak-hak adatnya,” ucapnya singkat. (M/BH/K2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed