Rapat audiensi DPRD Kobar. (Yusro/K2)
Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi salah satu sorotan dalam rapat audiensi DPRD Kobar bersama pihak terkait, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, PLN menyampaikan proyeksi pemulihan pasokan listrik secara normal pada minggu kedua Agustus 2026.
Sebelum kondisi kembali normal, tambahan suplai listrik diperkirakan mulai masuk pada 5 Agustus mendatang. Dengan tambahan tersebut, durasi pemadaman yang sebelumnya mencapai sekitar enam jam diproyeksikan berkurang menjadi tiga jam.
Penjelasan itu disampaikan dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kobar dan dipimpin Ketua DPRD Mulyadin. Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Kobar Suyanto serta sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan PLN.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota DPRD menyampaikan kritik terhadap kondisi pelayanan kelistrikan. Mereka meminta PLN meningkatkan profesionalitas dan memberikan pelayanan yang lebih baik, mengingat pemadaman bergilir berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Selain membahas pemulihan pasokan, DPRD juga menyoroti kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. PLN menyampaikan bahwa kompensasi akan diberikan melalui mekanisme berbeda sesuai jenis layanan pelanggan.
Bagi pelanggan prabayar atau pengguna token, kompensasi akan diberikan dalam bentuk tambahan kuota saat melakukan pembelian token berikutnya. Sementara pelanggan pascabayar akan memperoleh pengurangan pembayaran pada tagihan bulan berikutnya.
Meski demikian, DPRD Kobar menyayangkan besaran kompensasi yang dinilai belum sebanding dengan kerugian dan dampak yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik selama ini.
DPRD menilai persoalan listrik tidak hanya menyangkut kenyamanan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas usaha, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta PLN memberikan kepastian terkait jadwal pemulihan pasokan agar masyarakat memiliki gambaran mengenai kondisi kelistrikan ke depan.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, hasil pembahasan akan menjadi bahan evaluasi bersama. DPRD ingin memastikan komitmen yang disampaikan pihak terkait benar-benar diwujudkan, bukan hanya sebatas penjelasan dalam forum rapat.
Menurutnya, pemerintah daerah memang memiliki keterbatasan kewenangan dalam sejumlah kebijakan teknis dan kompensasi kelistrikan. Namun, aspirasi masyarakat tetap harus diperjuangkan agar persoalan yang terjadi mendapat perhatian dan penanganan.
DPRD Kobar berharap tambahan suplai listrik mulai 5 Agustus dapat terealisasi sesuai proyeksi sehingga durasi pemadaman berkurang. Selanjutnya, pemulihan penuh pada minggu kedua Agustus 2026 diharapkan dapat mengakhiri pemadaman bergilir yang selama ini membebani masyarakat. (Yus/K2)
