oleh

Dua Aparat Desa Bunut Ditahan Gegara Korupsi, Sebagian Uangnya Dipakai untuk Foya-Foya

Kotawaringin News, Lamandau – Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), oknum Kepala Desa Bunut, EH, dan bendaharannya JR ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lamandau, Jumat 1 Oktober 2021.

“Hari ini kita (Kejari Lamandau) melaksanakan penahanan untuk perkara dugaan Tipikor yang dilakukan oleh dua tersangka yakni Kades Bunut (EH) dan bendahara desa (JR) setelah ditetapkan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan selanjutnya kedua tersangka kita titipkan di rumah tahanan Polres Lamandau,” ungkap Kajari Lamandau, Agus Widodo.

Dirinya menyebut, jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerintahan desa bunut berdasarkan perhitungan oleh Inspektorat Lamandau kurang lebih Rp504 Juta. “Jumlah kerugian negara kurang lebih 504 Juta itu didapat dari hasil perhitungan jumlah penarikan dana ADD, DD, TA 2019,” sebutnya.

Agus Widodo menambahkan, masa tahanan terhadap kedua tersangka adalah selama 20 hari sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan. “Kami akan berusaha sebelum 20 hari kedepan akan segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga lebih cepat proses persidangannya,” jelasnya.

Ditempat yang sama, penasehat hukum kedua tersangka, Fajrul Islamy Akbar, mengatakan bahwa kedua tersangka sangat kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang dijalani. “Para tersangka ini cukup kooperatif sehingga saya mendampingi semua proses hukum sejak awal pemeriksaan hingga sekarang,” ujarnya.

Dirinya membeberkan, dari keterangan para tersangka saat pemeriksaan, diakui bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka yakni foya-foya di tempat hiburan. “Dari keterangan tersangka selaku bagian keuangan pemerintah desa memang mengakui lalai menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi, sedangkan tersangka satunya selaku Kades mengaku tidak menggunakan dana tersebut, namun sebagai Kades dia harus bertanggungjawab sesuai tupoksinya,” jelasnya.

Diketahui, mencuatnya kasus dugaan tipikor di Desa Bunut itu berawal dari adanya temuan dari Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat. Inspektorat menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa bunut pada tahun anggaran (TA) 2019.

Sejak akhir tahun 2021 lalu tim penyelidik Kejari Lamandau melakukan penyelidikan untuk mencari ada tidaknya tidak pidana yang dilakukan oleh oknum pemerintahan desa bunut. Selain pemeriksaan saksi-saksi, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti. (M/BH/K2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed