Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini terutama penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat Kobar. Mulyadin mengungkapkan bahwa DPRD siap berperan aktif dalam mengawal setiap proses perencanaan dan penganggaran, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Dalam pernyataannya, Mulyadin menjelaskan bahwa APBD 2025 harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga dapat menjadi solusi konkret bagi permasalahan yang ada di lapangan. “Kami di DPRD akan memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan yang nyata dari masyarakat Kobar, terutama yang paling mendesak,” ujar Mulyadin saat diwawancarai, Rabu (23/10/2024).
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat selama proses pembahasan anggaran berlangsung. Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai rencana dan tidak keluar dari prioritas utama pembangunan daerah. DPRD akan mengawal ketat setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga implementasi, demi menjaga agar anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri jika ingin memastikan pembangunan berjalan dengan baik,” tambah Mulyadin. Ia berharap, seluruh pihak terkait dapat lebih fokus pada tujuan utama, yaitu perbaikan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Salah satu fokus utama APBD 2025 adalah pengentasan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di beberapa wilayah Kobar. DPRD juga akan mendorong program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada penyediaan layanan dasar seperti akses air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Menurut Mulyadin, penganggaran yang tepat sasaran adalah kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks ini.
Selain itu, Ketua DPRD tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah yang dianggarkan digunakan untuk pembangunan. Transparansi, menurutnya, tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Mulyadin mengakhiri pernyataannya dengan optimisme bahwa dengan kerja sama yang solid, Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mencapai target pembangunan yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang. “Kami di DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan di Kobar berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya. (Yus/K2)
