Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 pada Senin (28/10/2024). Bertempat di Gedung DPRD Kobar, rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD, para kepala dinas, serta perwakilan eksekutif lainnya dengan agenda utama menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Kobar. Pidato tersebut menyampaikan rancangan peraturan daerah (renperda) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025, yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan di Kobar.
Dalam pandangan umum fraksi, sejumlah isu infrastruktur menjadi fokus utama yang disampaikan anggota dewan. Beberapa fraksi menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang mendesak, seperti Jalan Poros Bumi Harjo – Kalap Pangkalan 1. Jalan tersebut telah rusak berat selama bertahun-tahun dan menjadi satu-satunya akses utama yang mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kondisi jalan yang rusak ini tak hanya menghambat kegiatan ekonomi, tetapi juga mengganggu akses pendidikan, mengingat banyak anak sekolah yang melewati jalur ini untuk mencapai sekolah mereka.
Selain masalah jalan, para anggota dewan juga memberikan perhatian serius terhadap masalah irigasi di wilayah perkotaan, terutama di Kota Madurejo. Di wilayah ini, saluran-saluran parit banyak yang tersumbat, menyebabkan aliran air tidak lancar dan menimbulkan genangan, terutama saat hujan deras. Kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko banjir yang dapat berdampak buruk pada kesehatan dan kenyamanan warga sekitar. Oleh karena itu, fraksi-fraksi di DPRD mendesak pemerintah daerah untuk memberikan solusi nyata dan segera menangani masalah tersebut.
Di samping itu, fraksi-fraksi juga menyoroti kebutuhan peningkatan jalan titian sungai di wilayah Mendawai Seberang dan Raja Seberang. Infrastruktur jalan titian ini sangat penting karena berperan sebagai penghubung utama bagi masyarakat setempat. Jalan tersebut digunakan warga untuk mengangkut hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari, namun kondisinya yang kurang layak dan sempit kerap menyulitkan aktivitas warga, terutama saat kondisi cuaca tidak mendukung. Para anggota dewan berharap ada peningkatan kualitas jalan titian ini agar akses transportasi lebih aman dan nyaman.
Selain itu, persoalan kondisi jalan di wilayah Pangkalan Banteng yang masih berlubang dan banyak yang belum diaspal juga menjadi perhatian. Masyarakat Pangkalan Banteng kerap mengalami kesulitan saat melintas, dan kondisi ini turut menyebabkan beberapa kecelakaan akibat jalan yang rusak. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan terperosok atau tergelincir akibat jalan yang tidak rata, sehingga para anggota dewan mendesak agar pemerintah segera memprioritaskan perbaikan jalan demi keselamatan warga.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD sepakat untuk menerima dan melanjutkan pembahasan rancangan APBD tersebut ke tahap berikutnya. “Nantinya, RAPBD ini akan dibahas lebih rinci dan teknis, terutama terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kami berharap, RAPBD yang akan ditetapkan bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya. Mulyadin juga menekankan pentingnya keselarasan antara prioritas infrastruktur dan anggaran yang memadai agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan Kobar yang lebih maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Para anggota dewan berharap melalui pembahasan APBD ini, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat, sehingga kesejahteraan dan kenyamanan hidup warga Kotawaringin Barat dapat semakin meningkat di tahun 2025. (Yus/K2)
