Dewan akan Panggil Manajemen PT GSPP

banner 468x60

Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Perihal diduga sering terjadinya kebocoran limbah dari PT GSPP, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), akan memanggil manajemen PT GSPP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kobar.

Hal itu agar kedepannya tidak terjadi kembali masalah kebocoran limbah yang mencemari sungai.

banner 336x280

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kobar Alman Riansyah, pada Rabu (7/6/2023), mengatakan, kebocoran limbah dari PT GSPP sudah sering terjadi. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kobar diminta mengevaluasi kembali perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sangat rawan terjadinya kebocoran, terutama yang terletak di bantaran sungai.

“Ini sudah yang kesekian kalinya ya, dan kami sangat sesal hal itu terjadi lagi, masyarakat tentunya yang menjadi korban. Saat ini apakah ada kompensasi dari pihak perusahaan atas kerugian yang dialami masyarakat?” tanya Alman.

Karena itu, lanjut Alman, PT GSPP dianggap tidak ada keseriusan dalam mengelola limbah dengan baik. Karena keberadaanya di atas sungai, sehingga begitu adanya kebocoran, maka akan berdampak pada desa-desa yang ada di bawahnya, seperti Desa Sungai Hijau, Dusun Semanggang dan Desa Pangkalan Banteng.

“Saya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat yang biasa mencari rejeki dari sungai itu, sekarang tidak ada lagi ikan dan udangnya. Ini sangat merugikan masyarakat, perlu diingat PT GSPP ini berada dekat sungai, sehingga perlu pengawasan yang super ketat dan perizinannya pun harus berkala berdasarkan evaluasi,” ujar Alman.

Untuk itu, lanjutnya, DLH Kobar harus melakukan evaluasi dan investigasi di lapangan, hal ini berkaitan dengan evaluasi perizinan. Diharapkan bagi perusahaan yang letaknya sangat rentan seperti dekat pemukiman penduduk dan sungai, perlu pengawasan berlapis, termasuk juga untuk perusahaan tersebut jangan lalai.

“Karena alasan itulah kami ingin memanggil PT GSPP dan DLH Kobar. Awalnya kami mau sidak langsung ke lapangan, akan tetapi kata Ketua DPRD Kobar lebih baik hearing, kita panggil pihak perusahaan dan DLH, kami mau dengar langsung apa yang terjadi sampai sering kali terjadi kebocoran,” beber Alman.

Termasuk juga, kata Alman, akan dibahas perihal kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak dari kebocoran limbah tersebut. Karena pihak perusahaan wajib memberikan kompensasi, bukan sekadar menyalurkan air bersih kepada masyarakat. (Yus)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *