Kotawaringin News, Kotawaringin Barat – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menggelar rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, di Hotel Brits, Pangkalan Bun, pada Kamis, 20 September 2022 .
Kegiatan yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah dan kecamatan tersebut di buka langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Kobar Suyanto yang didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kobar Yul Ismardani.
Kepala BPS Kabupaten Kobar Yul Ismardani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Kobar, dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan Kelurahan.
“Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan, sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan. Terutama Pemerintah Daerah, hingga desa dan kelurahan. BPS dalam hal ini dipercaya Pemerintah untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi,” jelasnya.
Yul Ismardani menambahkan, bahwa pendataan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022, dan pendataan tersebut akan dilakukan oleh petugas sebanyak 485 orang yang di rekrut secara open rekrutmen.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kobar Suyanto mengatakan, jika saat ini pemerintah memiliki data masing- masing. Baik itu data Daerah, data BPs dan data masing-masing institusi. Maka melalui kegiatan ini, akan diwujudkan satu data.
“Secara nasional data ini untuk kepentingan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih belum tepat. Sehingga Bappenas dan Bps membuat program yang di sebut dengan registrasi sosial ekonomi (Regsosek),” tuturnya.
Kemudian, ending dari pendataan ini nantinya akan di peroleh data tunggal dengan segala pemeringkatan.
“Jadi data ini nanti adalah akan di peroleh data tunggal dengan segala pemeringkatan, dari yang amat miskin, hampir miskin, miskin dan sampai orang yang terkaya, sehingga ini adalah data basis yang sangat di perlukan oleh seluruh level pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi atau pun Kabupaten Kota, termasuk Kabupaten Kobar,” jelasnya.
Sehingga ada aspek ketersediaan data yang sangat kuat, ketika ada kegiatan dan program yang berkaitan dengan sosial maupun pemberdayaan sosial maka semuanya sudah tersedia.
“Maka saya harapkan seluruh instansi yang terlibat dalam pengumpulan data ini, khsusunya pemerintah Camat, Kelurahan dan Desa dapat mendukung terwujudnya satu data di wilayah Kobar,” pungkasnya. (Risa)
