Plt Kepala Diskominfosandi Kabupaten Seruyan, Sarinah Mallidah, saat menyerahkan perangkat starlink. Diketahui, perangkat starlink tersebut bakal ditempatkan di tiga wilayah yang masih menghadapi kendala konektivitas, yakni Kecamatan Suling Tambun, Danau Seluluk dan Seruyan Raya. (Yasir/Ist)
Kotawaringin News, Seruyan — Persoalan keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah daerah mencari solusi agar roda pemerintahan tidak ikut terhambat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan teknologi internet berbasis satelit Starlink.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi), perangkat Starlink mulai ditempatkan di tiga wilayah yang masih menghadapi kendala konektivitas, yakni Kecamatan Suling Tambun, Danau Seluluk dan Seruyan Raya.
Plt Kepala Diskominfosandi Kabupaten Seruyan, Sarinah Mallidah, menjelaskan pemanfaatan Starlink diarahkan terutama untuk menunjang kebutuhan pemerintahan di kawasan yang belum mendapatkan layanan internet secara maksimal.
“Perangkat ini kita prioritaskan untuk wilayah yang memang memiliki keterbatasan jaringan. Harapannya, aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan tanpa terkendala persoalan konektivitas,” ujar Sarinah, Jumat (4/9/2026).
Menurut Sarinah, kebutuhan internet bagi pemerintah daerah saat ini sudah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai pekerjaan, mulai dari administrasi, penyampaian laporan, penggunaan sistem dan aplikasi pemerintahan hingga pelayanan publik, membutuhkan jaringan yang stabil.
Karena itu, Diskominfosandi tidak hanya mengandalkan pemasangan Starlink, tetapi juga mulai melakukan pemetaan terhadap wilayah dan fasilitas publik yang membutuhkan dukungan konektivitas.
Kantor kecamatan serta sejumlah titik pelayanan masyarakat yang berada di kawasan dengan kualitas jaringan rendah menjadi perhatian dalam pemetaan tersebut.
Sarinah menyebut pemanfaatan Starlink merupakan solusi sementara sekaligus bagian dari upaya pemerintah membaca kebutuhan infrastruktur digital secara lebih menyeluruh.
“Ini menjadi langkah awal untuk membantu daerah yang masih terkendala jaringan. Ke depan, kebutuhan infrastrukturnya akan terus kita petakan agar pengembangan digitalisasi pemerintahan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur digital pemerintah harus berujung pada manfaat nyata. Bukan sekadar menyediakan perangkat, tetapi memastikan teknologi tersebut mampu mempercepat pekerjaan pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses internet. (Ys/K2)
