(Yasir/Ist)
Kotawaringin News, Seruyan – Pemerintah Kabupaten Seruyan menyambut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya yang menyatakan gugatan sengketa Pilkades Pematang Limau tidak dapat diterima.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., menegaskan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan yang telah ditempuh pemerintah daerah.
Dalam pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Seruyan, Bahrun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersyukur atas putusan majelis hakim PTUN Palangka Raya yang dinilai telah memutus perkara secara adil, objektif, dan berpijak pada hukum acara peradilan yang lurus.
“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersyukur atas putusan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya yang memutus perkara ini secara adil, objektif, dan berpijak pada hukum acara peradilan yang lurus,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan Pemkab Seruyan.
Bahrun menjelaskan, sejak awal penerbitan Keputusan Bupati Seruyan tanggal 5 Juni 2026 telah dijalankan melalui fungsi pengawasan hierarkis (bestuurstoezicht), serta berpedoman pada norma peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kualifikasi calon kepala desa.
Menurutnya, putusan PTUN tersebut mengukuhkan bahwa keputusan bupati tetap sah dan berlaku, sehingga kepemimpinan Desa Pematang Limau dapat berjalan secara definitif tanpa keraguan hukum.
Pemkab Seruyan juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pengelolaan APBDes di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal dan kondusif di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seruyan.
Selain itu, pemerintah daerah mengapresiasi kedewasaan masyarakat dan mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghormati putusan pengadilan serta bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Desa Pematang Limau. (Ys/K2)
