Anggota DPRD Seruyan, Bambang Yantoko. (Ist/Yasir)
Kotawaringin News, Seruyan – Penanganan stunting di Kabupaten Seruyan membutuhkan langkah konkret dan program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Anggota DPRD Seruyan, Bambang Yantoko, menegaskan pemerintah daerah harus memastikan angka stunting mengalami penurunan melalui intervensi yang tepat sasaran.
Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga kader Posyandu.
“Stunting harus menjadi perhatian serius. Kita ingin ada penurunan yang nyata, bukan hanya program yang dilaksanakan setiap tahun, tetapi hasilnya tidak terlihat secara maksimal,” tegas Bambang.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan menunjukkan bahwa persoalan stunting masih membutuhkan perhatian. Berdasarkan data E-PPGBM tahun 2024, terdapat 679 balita dengan status pendek dan sangat pendek dari total 6.460 balita yang diukur, atau sebesar 10,51 persen.
Sementara itu, data pemantauan stunting triwulan II tahun 2025 mencatat sebanyak 956 balita masuk kategori pendek dan sangat pendek dari 5.128 balita yang diukur.
Bambang menilai penguatan Posyandu harus menjadi salah satu prioritas. Pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, pemberian edukasi kepada orang tua, pemenuhan kebutuhan gizi serta pendampingan terhadap keluarga berisiko harus dilakukan secara berkesinambungan.
Ia juga berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang sudah berjalan. Dengan demikian, setiap anggaran dan kegiatan penanganan stunting dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. (Ys/K2)



